Dampingi Menko Polhukam di Lhokseumawe, Sekda: Masyarakat Aceh Dukung Pemilu Damai
LHOKSEUMAWE – Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, dalam pertemuan bersama ulama dan tokoh masyarakat Pasee, di Gedung MBP Arun, Ahad malam (11/6/2023).
Hadir juga Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bachtiar, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Prof Herman Fitrha, Pj Walikota Lhokseumawe Imran, pejabat TNI-Polri dan para Bupati/Walikota se-Aceh lainnya.
Pertemuan yang digelar Unimal tersebut menjadi wadah diskusi pelaksanaan Pemilu bersama Menko Polhukam.
Dalam sambutannya, Sekda Aceh Bustami mengatakan, Pemilu damai, aman, dan demokratis bukanlah hal baru di Aceh. Terbukti pasca perdamaian, tiga kali pelaksanaan Pemilu di Aceh berjalan dengan lancar.
Selain itu, kata Sekda, partisipasi masyarakat Aceh dalam ikut pemilihan juga begitu tinggi. Pada 2019 misalnya, Pemerintah menargetkan partisipasi pemilih nasional berkisar 77,5 persen. Khusus Aceh, tingkat partisipasi pemilih mencapai 79,7 persen.
“Pemerintah Aceh selalu berusaha dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi , membantu, memantau, dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu sesuai tahapan yang telah ditetapkan,” kata Bustami.
Bustami yakin, saran dan masukan dari Menko Polhukam akan menjadikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada 2024 mendatang berjalan sukses. Bahkan perdamaian yang terjalin di Aceh saat ini semakin lestari dan terjaga.
“Dengan demikian, hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah itu akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem pemerintahan menjadi lebih tinggi,” ujar Bustami.
Sementara Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan, alasan Pemilu perlu dijaga agar berjalan damai dan aman adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Ia mengatakan, Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Sebab lahir dan disatukan dari latar belakang suku, daerah, etnis dan bahasa yang berbeda.
“Negara kita dibentuk berdasarkan sistem demokrasi, dimana pimpinan negaranya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Cara yang paling praktis menjalankan demokrasi adalah dengan melaksanakan Pemilu,” kata Mahfud.
