Syech Fadhil mempertanyakan tanggung jawab Mualem, yang memiliki wewenang sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk mengusulkan Ketua BRA.
“Berkaitan dengan perdamaian dan reintegrasi, Sejak 2017 hingga 2024 pagu anggaran BRA mencapai lebih dari setengah triliun, sejauh mana tanggung jawab anda sebagai Ketua BRA terhadap penyimpangan anggaran publik yang terjadi di BRA saat ini,” tanya Syech Fadhil.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Mualem menyatakan selama ini antara BRA dan sekretariat tidak nyaman dan masing-masing ada kepentingan.
Untuk itu, Mualem akan melakukan sinkronisasi di tubuh BRA.
“Kami akan memperbaiki sinkronisasi antara Ketua, Sekretariat dan KPA. Jika diberi mandat memimpin Aceh, kami akan meminta pergantian dan memastikan dana Otsus yang dijanjikan pusat sebesar 1 persen untuk mantan kombatan,” ujar Mualem.
Menyangkut penyimpangan anggaran di BRA tersebut, Mualem menyebutkan, anggaran itu seharusnya itu mensejahterakan kombatan GAM dan korban konflik Aceh.
“Gimana mau sejahtera, ini ada sedikit anggaran untuk kombatan GAM kemarin, sudah ditangkap oleh penegak hukum,” pungkas Mualem.
