Infoaceh.net, BANDA ACEH — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan instansi terkait Pemerintah Aceh untuk mempersiapkan berkas administrasi untuk proses pengusulan SK (Surat Keputusan) Presiden dan jadwal pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2025-2030.
Hal ini menyusul telah ditetapkannya pasangan Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) sebagai gubernur/wakil gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada 2024.
“Usai penetapan ini, KIP Aceh diharapkan segera mempersiapkan administrasi pelaporannya ke DPRA untuk kemudian DPRA mengusulkan SK pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 melalui Mendagri kepada Presiden,” kata Ketua Komisi I DPRA Tgk Muharuddin, Kamis (9/1/2025).
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 89 ayat 1 dan 2, Tgk Muharuddin menjelaskan, mewajibkan DPRA dan DPRK mengusulkan pasangan calon gubernur terpilih ke presiden melalui Mendagri (untuk gubernur terpilih) dan melalui gubernur (untuk bupati/wali kota terpilih) paling lama tiga hari kerja.
Usulan itu berdasarkan berita acara penetapan KIP Aceh terkait calon gubernur/wakil gubernur terpilih dan KIP kabupaten/kota untuk bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota terpilih.
“Atas usulan DPRA dan DPRK, Presiden nantinya menerbitkan mengesahkan pengangkatan gubernur/wakil gubernur terpilih, dan Mendagri atas nama Presiden mengesahkan pangkatan bupati dan wali kota terpilih paling lama 30 hari setelah berkas itu diserahkan,” jelas politisi Partai Aceh ini.
Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Tgk Muharuddin menambahkan, pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden di hadapan Mahkamah Syari’ah Aceh dalam sidang paripurna DPRA.
Sedangkan pelantikan bupati/wali kota dilakukan oleh Gubernur Aceh atas nama Mendagri pada sidang paripurna DPRK.
“Kami harap, Mendagri dan Mensesneg dapat mempercepat proses administrasi yang akan diusulkan DPRA dan kemudian diserahkan ke Presiden untuk penerbitan SK gubernur dan wakil terpilih,” jelas Tgk Muhar.
