Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Pemerintah Aceh, serta pimpinan partai politik di Aceh.
Hasilnya, mereka sepakat akan meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas kepastian Pilkada Aceh tahun 2022.
Rapat bersama digelar di Gedung Utama DPRA di Banda Aceh, Rabu (24/3). Rapat dipimpin Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin serta dihadiri komisioner KIP, pimpinan partai politik lokal dan nasional, serta perwakilan Pemerintah Aceh.
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan dalam waktu dekat anggota DPRA, Pemerintah Aceh serta Ketua Partai politik baik lokal maupun nasional akan berangkat ke Jakarta untuk menjumpai Presiden Jokowi membahas Pilkada Aceh 2022.
“DPRA, Pemerintah Aceh, ketua partai politik di Aceh dan elemen masyarakat Aceh akan menjumpai Presiden Jokowi untuk membahas kepastian Pilkada Aceh,” kata Dahlan Jamaluddin.
Menurut Dahlan, pihaknya akan segera mengatur waktu agar bisa menjumpai presiden. Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam norma terhadap Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pilkada Aceh lima tahun sekali tersampaikan kepada Presiden selaku Kepala Negara.
“Kita semua sepakat akan melakukan upaya dan menyampaikan ke Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara sebagai ketentuan dalam norma terhadap UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pilkada Aceh yaitu di tahun 2022, Sehingga keresahan kita semua baik KIP dan pihak lain segara terselesaikan,” sebutnya.
Sebelumnya dalam rapat koordinasi di gedung DPRA, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdurrahman Ahmad, mengatakan mereka harus bertemu Jokowi untuk membahas Pilkada Aceh digelar pada 2022. Dia mengatakan pertemuan itu bisa saja dilakukan langsung atau virtual.
“Oleh karena itu, ketua hari ini diputuskan kapan untuk bertemu presiden, cari waktu presiden, nanti semua elemen masyarakat Aceh berbicara secara terbuka. Mungkin beberapa orang langsung ke Jakarta dan sebagian yang lainnya virtual saja,” kata Abdurrahman dalam rapat seperti dilansir dari detikNews.
Dia menyebutkan pertemuan itu perlu dilakukan agar Jokowi dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat Aceh. Dia khawatir kepercayaan warga Aceh ke Pemerintah Pusat berkurang bila Pilkada Aceh tidak digelar pada 2022.
“Bermacamlah narasi yang disampaikan kepada presiden. Saya pikir hal seperti ini akan menyentuh hati yang mulia Presiden Jokowi,” ujar Abdurrahman.
Ketua DPR Aceh, Dahlan, kemudian menanyakan persetujuan peserta rapat yang hadir. Mereka menjawab setuju agar ada perwakilan yang bertemu dengan Jokowi membahas Pilkada Aceh 2022.
“Kalau setuju baru kita bicarakan bagaimana mengenai waktu dan jadwalnya. Kami akan memastikan pertemuan itu bisa terjadi antara semua stakeholder di Aceh dengan Presiden RI,” ujar Dahlan.
Dahlan berharap kesepakatan dalam rapat itu disampaikan ke Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Setelah itu, berbagai pihak di Tanah Rencong bakal meminta waktu bertemu Jokowi untuk menyampaikan rencana Pilkada Aceh 2022.
“Saya kira demikian sehingga kegelisahan kita bersama dan juga kegelisahan teman-teman penyelenggara dari KIP bisa terobati,” terang Dahlan.
“Termasuk yang tadi hal-hal teknis, taktis, dan strategis menyangkut dengan upaya memastikan anggaran Pilkada itu bisa segera dapat digunakan, karena memang anggaran yang tersedia,” terang politikus Partai Aceh itu. (IA)