INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Aceh melaporkan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Muhammad Lukman Edy (Mantan Sekjen DPP PKB) ke Polda Aceh terkait dengan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan dalam konferensi pers di kantor PBNU pada 31 Juli 2024.
Saat itu Lukman Edy telah memfitnah Pengurus PKB dengan menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan PKB dilakukan secara tidak transparan.
Laporan ke Polda Aceh tersebut diadukan oleh Ketua DPW PKB Aceh Irmawan, Sekretaris Munawar dan Bendahara Rijaludin sebagai pelapor.
Sekretaris DPW PKB Aceh Munawar Ngoh Wan menyebutkan, apa yang disampaikan oleh Lukman Edy adalah bentuk fitnah yang tidak mendasar dan juga merupakan upaya untuk menyerang kehormatan pengurus PKB. “Sehingga kami selaku pengurus DPW PKB Aceh juga merasa dirugikan akibat statemen tersebut,” ujar Munawar, Selasa (6/8).
Ia menduga apa yang dilakukan oleh Lukman Edy merupakan upaya menjatuhkan kredibilitas PKB di mata masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada ke depan.
“Karena itu kami berharap pengaduan yang telah kami sampaikan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami menyampaikan laporan kepada pihak berwajib terkait dugaan fitnah saudara Lukman Edy kepada pengurus dan kader PKB yang disiarkan oleh banyak media nasional,” ujar Kuasa Hukum DPW PKB Aceh Imran Mahfudi SH MH yang ikut mendampingi pengurus PKB Aceh dalam membuat pengaduan pada Selasa (6/8/2024).
Ia menjelaskan dalam statemennya Lukman Edy menyampaikan tuduhan tidak berdasar kepada PKB. Di antaranya dalam usia 26 tahun PKB telah kehilangan ruh perjuangan, selain itu PKB juga terjebak dalam kepemimpinan sentralistik, serta kian menjauh dari nilai yang diwariskan oleh Gus Dur.
“Yang lebih menyakitkan Lukman Edy menuduh PKB meninggalkan warga Nahdliyin sebagai objek utama yang kami perjuangkan dari waktu ke waktu,” katanya.
Imran menegaskan PKB baik di level pusat maupun daerah tidak seinci pun meninggalkan warga NU untuk diperjuangkan baik di level kebijakan maupun program. Baik di level pusat maupun daerah, baik di level eksekutif maupun legislatif, semua kader PKB bahu-membahu memperjuangkan warga NU maupun elemen masyarakat lainnya.
