Film Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi di Politisasi Bansos pada Pemilu 2024
JAKARTA — Isu bantuan sosial alias Bansos dipolitisasi ramai dalam beberapa waktu terakhir. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan penjelasannya dalam film dokumenter Dirty Vote.
Film dokumenter yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu oleh Presiden Jokowi itu dirilis hari Ahad, 11 Februari 2024.
“Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics,” kata Bivitri dalam film yang disutradarai Dandy Laksono tersebut.
Bivitri menjelaskan, politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Saat itu, para budak harus berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Para budak lantas memperebutkan babi di gentong tersebut.
“Akhirnya muncul istilah bahwa ada orang-orang yang akan berebut jatah untuk kenyamanan dirinya,” tutur Bivitri.
Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali.
“Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya,” ujar Bivitri.
Dalam pemaparannya di film Dirty Vote, Bivitri memang menyoroti gelontoran anggaran Bansos menjelang Pemilu 2024 yang dianggap berlebihan.
Sebab, untuk bulan Januari saja pemerintah sudah menghabiskan Rp 78,06 triliun. Jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran tersebut, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
Sebelumnya pada 2023, Jokowi juga menggelontorkan Bansos beras periode Maret-Mei senilai Rp 7,9 triliun dan periode September-November Rp 8 triliun. Bansos beras berlanjut ke Desember dengan alokasi dana sebesar Rp 2,7 triliun.
Tak cuma itu, sepanjang tahun lalu, Presiden Jokowi menggelontorkan Rp 81,2 triliun untuk PKH dan program kartu sembako. Kemudian, untuk PIP, KIP, bantuan iuran pekerja dan Bansos lain senilai Rp 82,3 triliun. Sedangkan bantan PKH dan BPNT mencapai Rp 114,3 triliun.
