Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Gibran Dinilai Planga-Plongo, Soenarko Desak MPR Segera Makzulkan Wakil Presiden

Soenarko menyebut tim hukum Forum Purnawirawan sedang mengkaji dasar hukum pemakzulan berdasarkan pelanggaran etik dan tindakan tercela, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko

Infoaceh.net – Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.

Kali ini datang dari Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus, yang menyebut Gibran tidak memiliki kapasitas moral maupun intelektual sebagai pemimpin negara.

Soenarko menjelaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengeluarkan delapan poin deklarasi pada 17 April 2025, dengan salah satu poin penting adalah mendesak Presiden untuk memakzulkan Gibran lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Para aktivis sipil juga sependapat dan mendukung. Yang jadi sorotan adalah poin kedelapan: usulan pemakzulan Gibran sebagai Wapres,” kata Soenarko dalam wawancara di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, dikutip Kamis, 3 Juli 2025.

Soenarko menilai Gibran tidak menunjukkan kapasitas yang layak sebagai wakil presiden. Ia menyinggung momen Gibran di acara MTQ Nasional di Palangkaraya, yang disebut hanya memukul gong lalu pergi tanpa memberi sambutan.

“Kalau saya katakan ini, planga-plongo. Enggak pantas jadi wakil presiden bangsa sebesar Indonesia yang penduduknya hampir 300 juta,” ujar Soenarko.

Ia juga mengutip pernyataan Try Sutrisno yang menekankan pentingnya Wapres memahami seluruh urusan negara karena bisa menggantikan presiden sewaktu-waktu.

Lebih dari sekadar ketidakcakapan, Soenarko juga menyebut dugaan tindakan tercela Gibran, termasuk dugaan keterlibatan dalam akun kontroversial Fufufafa, yang disebut Roy Suryo 99,99 persen dimiliki Gibran.

“Itu mencerminkan moralitas dan mentalitas yang tidak pantas,” ucapnya.

Soenarko menyebut tim hukum Forum Purnawirawan sedang mengkaji dasar hukum pemakzulan berdasarkan pelanggaran etik dan tindakan tercela, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Soal kemungkinan DPR atau MPR mengabaikan aspirasi rakyat, Soenarko menegaskan akan bersikap lebih keras.

“Kalau DPR enggak menggubris, tunggu saja. Kita akan berteriak keras. DPR yang seperti itu adalah pengkhianat rakyat,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa desakan pemakzulan adalah bentuk aspirasi konstitusional rakyat yang disalurkan secara sah, bukan tindakan inkonstitusional.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) ditantang secara terbuka mengumumkan daftar Dana Pokir Anggota DPRA tahun 2025. (Foto: Ist)
Kafilah Aceh mengikuti try out persiapan STQHN selama dua hari, 26–27 Juli 2025 di Dayah Darul Quran Aceh, Gampong Tumbo Baro, Samahani, Kuta Malaka, Aceh Besar. (Foto: Ist)
Warga India membongkar tenda di pinggir jalan demi jalur truk pengangkut sound horeg raksasa dalam sebuah acara di kawasan Paschim Medinipur, India Timur. (Instagram/@fakta.jakarta)
Presiden Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 di Yogyakarta, didampingi Iriana Jokowi.
Habib Bahar bin Smith saat tiba di lokasi pelantikan ormas PWI LS di Depok, Minggu (27/7/2025), sebelum akhirnya dimediasi pihak kepolisian.
PPATK umumkan pembekuan sementara rekening dormant untuk cegah penyalahgunaan dalam praktik pencucian uang dan transaksi ilegal. (Foto: Dok. PPATK)
Tangkapan layar video Ome TV yang memperlihatkan perempuan mengaku sebagai admin judi online bekerja di Thailand. Dalam video tersebut, ia mengklaim mendapat Rp3 miliar per tahun dan membayar orang dalam di bandara untuk keluar-masuk Indonesia. (X/@somexthread)
MyPertamina WikenFes 2025
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo menikmati kupi khop khas Aceh saat mengunjungi stan Bhayangkari Aceh dalam ajang Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 di JCC Jakarta, Ahad, 27 Juli 2025. (Foto: Ist)
Aktivis dan warga gotong royong membersihkan Sungai Tukad Badung dalam program BRI Peduli.
Kuil Preah Vihear, situs warisan Hindu berusia 900 tahun di perbatasan Kamboja dan Thailand, jadi titik sengketa berdarah dua negara.
Muhammad Fajar (19), pemuda asal Aceh Besar berhasil lulus menjadi prajurit TNI AD, meski hidup dalam keterbatasan ekonomi. (Foto: Ist)
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas
MyRepublic Indonesia memperluas jangkauan layanan internet ke kota-kota baru
Koordinator Siaga 98 Hasanuddin mendesak BIN dan Menkopolkam Budi Gunawan turun tangan dalam penyelidikan skandal ijazah Jokowi yang dinilai berpotensi mendelegitimasi institusi negara.
mencari peluang kerja
Destinasi wisata di Thailand, pulau Koh Panyee, salah satu kompetitor Bali yang kini terdampak konflik.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY membantah tudingan keterlibatan partainya dalam isu ijazah palsu Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di NTB, Minggu (27/7/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning saat menghadiri peringatan Kudatuli, Jumat (26/7/2025)
Puluhan ribu buruh dari Partai Buruh dan KSPI bakal turun ke jalan serentak di 38 provinsi, membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah. (Foto: Dok. KSPI)
Tutup