Kemudian, PKS juga turut berkomentar. PKS menilai munculnya sebutan ini bisa secara sistematis ataupun organik.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mulanya mengatakan bahwa setiap partai politik (parpol) berdaulat membuat keputusan politiknya.
“Pertama, tiap partai bebas membuat keputusan politiknya. Kedua, wajar ada pro dan kontra,” kata Mardani saat dihubungi secara terpisah.
Mardani menyarankan NasDem agar tetap tenang menanggapi cibiran ‘Nasdrun’ di medsos. “Usul saya santai aja. Malah ngetop,” katanya.
Saat ditanya apakah kemunculan sebutan ini rawan memunculkan polarisasi di pilpres mendatang, Mardani menilai hal ini harus dicek dahulu. Jika gerakan ini sistematis, lanjutnya, ada pihak yang menghendaki polarisasi di 2024.
“Kalau mau serius, dicek saja organik atau sistematis. Kalau sistematis berarti ada gerakan untuk polarisasi,” ujarnya.
Sebutan ‘Nasdrun’ juga ikut dikomentari PPP. Waketum PPP Arsul Sani mengaku khawatir hal itu bakal memicu politik identitas yang tidak sehat.
“Pilpres itu kan belum resmi kan. Belum dimulai karena calonnya siapa saja belum sudah kemudian itu tadi ujaran kebencian politik identitas itu dinaikkan. Nah, itu yg PPP itu nggak mau,” kata Arsul Sani kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).
Menurut Arsul, PPP sebagai partai Islam rentan dikaitkan dengan politik identitas. Arsul menilai politik identitas tidak bisa dihapuskan, namun harus dipraktikkan dengan sehat.
“Artinya, karena PPP ini sebagai partai Islam yang rentan dengan dikaitkan dengan politik identitas. Politik identitas itu nggak mungkin dihapuskan dan juga nggak perlu dihapus, kan kalau dihapus PPP susah. Kan ini partai Islam, tetapi kan harus politik identitas yang sehat,” kata Arsul. (IA)
