Ini Trio Pimpinan Baru DPW PKS Aceh Periode 2025–2030
Banda Aceh, Infoaceh.net – Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) resmi mengumumkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS se-Indonesia untuk periode 2025–2030. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis, 24 Juli 2025, di Kantor DPTP PKS, Jakarta.
Untuk Provinsi Aceh, DPP PKS menetapkan Ismunandar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Aceh menggantikan Makhyaruddin Yusuf.
Ismunandar sebelumnya menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Aceh Besar (2015–2020) dan merupakan Caleg PKS untuk DPRA Dapil Aceh I (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kota Sabang) pada Pemilu 2024 lalu.
Posisi Sekretaris DPW PKS Aceh diisi oleh Kasibun Daulay, seorang pengacara dan praktisi hukum yang aktif di Aceh.
Sementara jabatan Bendahara dipercayakan kepada H. Saifunsyah, mantan Wakil Ketua DPRK Aceh Besar yang kini menjabat Direktur Exzellenz Center.
Selain tiga pimpinan inti tersebut, pengurus DPW PKS Aceh juga ada nama Wahyudi sebagai Ketua Bidang Kaderisasi.
Selanjutnya, Bustanul Arifin sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Aceh Periode 2025-2030 dan T. Syahrizal sebagai Sekretaris MPW.
Surianto Sudiman sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) dan Afrial Hidayat sebagai Sekretaris DSW.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, dalam sebuah acara resmi yang dihadiri Presiden PKS Almuzammil Yusuf dan jajaran pengurus pusat lainnya.
Almuzammil menegaskan bahwa rotasi dan penunjukan pengurus wilayah merupakan bagian dari proses kaderisasi yang sehat dan dinamis di tubuh partai.
“Suksesnya transisi kepemimpinan sebuah partai menandai sehatnya proses kaderisasi di partai tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsolidasi kepengurusan ini merupakan langkah strategis PKS dalam menghadapi berbagai agenda penting ke depan, termasuk Pilkada serentak dan Pemilu 2030.
Dengan kepengurusan baru ini, DPP PKS berharap struktur organisasi di wilayah, termasuk Aceh, semakin solid dan mampu menjalankan misi partai dalam pelayanan publik dan pembangunan bangsa.
