Jangan Pilih Lagi DPR RI Aceh Jarang Turun ke Dapil, Padahal Dibayar Negara Miliaran Pertahun
BANDA ACEH — Secara tugas dan fungsi DPR RI seharusnya menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi dan persoalan rakyat Aceh ke pusat.
Namun, salah satu fakta yang terjadi selama ini, setelah dipilih rakyat dan duduk di Senayan, para wakil rakyat ini mulai lupa dengan apa yang menjadi tanggung jawab utamanya, bahkan sering kali para anggota DPR RI tidak turun langsung ke masyarakatnya di daerah pemilihan setelah terpilih.
Padahal negara sudah menyediakan fasilitas dan anggaran untuk turun langsung ke masyarakat di daerah pemilihannya.
Masyarakat harus tahu, dalam setahun itu DPR RI sudah dialokasikan anggaran oleh negara untuk kunjungan ke Dapil sebanyak 8 kali sebesar Rp 140 juta untuk setiap kegiatannya. Belum lagi negara juga mengalokasikan anggaran untuk turun menyerap aspirasi masyarakat sebanyak 5 kali dalam setahun sebesar Rp 450 juta per kegiatan.
“Seharusnya dalam setahun ada 13 kali kesempatan bagi anggota DPR RI untuk turun langsung ke masyarakat, tapi faktanya selama ini banyak anggota DPR RI memilih untuk cuma sebatas tenang-tenang di Jakarta, atau kalaupun turun ke Aceh hanya sebatas sampai di ibukota provinsi saja, sungguh memilukan,” beber Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, Sabtu, 2 Desember 2023.
Jika dikalkulasikan, lanjut Ariyanda, ada sekitar Rp 1,12 miliar anggaran untuk kunjungan dapil per tahunnya dan Rp 2,25 miliar pertahun yang disediakan negara untuk setiap anggota DPR RI guna menyerap aspirasi masyarakat lewat reses.
Jadi, jika dijumlahkan ada Rp 3,37 miliar yang sudah disediakan negara tiap tahunnya, namun acap kali tidak digunakan untuk benar-benar turun ke dapil.
“Rakyat Aceh bisa melihat sendiri siapa anggota DPR RI yang telah dipercaya 5 tahun lalu sering berkunjung ke rakyat dan siapa pula yang hanya datang akhir-akhir ini menjelang Pemilu saja, tentunya rakyat harus lebih jeli melihatnya pada Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.
Ariyanda menambahkan, dari mulai fasilitas anggaran turun ke dapil yang besar hingga gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta setiap bulannya, tentunya sangat tidak wajar jika anggota DPR RI sombong dengan rakyatnya.
