Jazilul Fawaid Nilai Haji 2025 Lebih Tertib, Soroti Masalah Koordinasi dan Evaluasi Layanan Armuzna

MEKKAH, Infoaceh.net – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 yang dinilai lebih tertib dan terorganisir dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia juga menyoroti sejumlah kekurangan, terutama dalam layanan di fase puncak haji, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Tapi di Armuzna masih ada yang harus diperbaiki. Terutama keterlambatan penjemputan dan jemaah yang sempat tertinggal,” ujar Jazilul saat ditemui di Mekkah, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, persoalan di Armuzna sebagian besar disebabkan oleh lemahnya koordinasi di lapangan akibat terlalu banyaknya syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang dilibatkan. Tahun ini, tercatat delapan syarikah terlibat dalam menangani jemaah haji Indonesia.

“Delapan itu terlalu banyak. Cukup empat atau lima saja, agar pengaturan tenda, transportasi, dan logistik jemaah bisa lebih terkoordinasi,” ujarnya.

Jazilul juga mengapresiasi terobosan Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan digitalisasi layanan melalui aplikasi Nusuk. Inovasi ini, menurutnya, memberikan kemudahan bagi jemaah meski masih perlu penyempurnaan.

“Tahun ini digitalisasi sudah jalan lewat aplikasi Nusuk. Memang belum sempurna, tapi ini langkah maju dalam transformasi layanan haji. Ini patut kita dukung,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Selain itu, ia menyinggung pembatalan visa mujamalah atau visa foruda yang kerap digunakan jemaah non-kuota. Jazilul berharap agar ke depan ada koordinasi lebih baik antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia agar semua WNI tetap mendapatkan perlindungan, terutama layanan kesehatan.

“Jangan sampai ada jemaah non-kuota yang telantar atau tidak dilayani dengan baik hanya karena status visanya. Negara harus hadir,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Jazilul menegaskan komitmen PKB untuk terus mendorong perbaikan layanan haji, termasuk menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengorbankan kualitas.

“Biaya haji harus efisien, tapi mutu layanan jangan turun. Kami di PKB akan kawal agar jemaah Indonesia mendapat pelayanan terbaik dan layak sebagai tamu Allah,” tutupnya.

Redaksi

Redaksi INFOACEH.net

See Full Bio