Jokowi Bilang PSI Bukan Partai Keluarga, Tapi Kaesang Terpilih Lagi Jadi Ketum
Infoaceh.net – Boleh saja Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan partai milik keluarga, akan tetapi terpilihnya Kaesang Pangarep jadi ketua umum, tak terlepas dari statusnya sebagai anak bungsu Jokowi, sekaligus membuktikan bahwa partai yang kini berlambang gajah tersebut adalah partai keluarga.
“Dari semua rangkaian drama, sudah bisa dipastikan bahwa PSI akan kembali dipimpin oleh Keluarga Jokowi, dalam hal ini oleh Kaesang Pangarep bin Joko Widodo,” kata Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan kepada Inilah.com, dikutip minggu (20/7/2025).
Ia sudah memprediksi dari jauh-jauh hari, kongres PSI nantinya akan menetapkan kembali Kaesang dari jabatannya sebagai ketua umum.
“Dan mungkin Jokowi akan masuk menjadi Ketua Dewan Pembina atau sejenisnya,” ujarnya menambahkan.
Terkait konsep Partai TBK (terbuka), Iwan melihat hal itu cuma gimmick Politik untuk meraup simpati publik dan ingin menunjukkan perbedaan dari PDIP dan partai lainnya.
“Tapi tetap saja, PSI tetap menjadi milik keluarga Jokowi. Kalau konsep TBK hanya diukur dari metodologi pemilihan ketum, bagi saya itu belum bisa memenuhi syarat bisa dikatakan sebagai TBK. PSI harus memilikin konsep yang komprehensip terkait penerapan TBK dalam PSI,” jelas Iwan.
Ia menanggap, terbentuknya PSI memang dipersiapkan untuk Jokowi dan keluarganya. Slogan PSI sebagai partainya Jokowi, bukan hanya sebagai jargon belaka, tapi memang PSI milik Jokowi dan keluarganya.
“Karena pasca berkuasa 10 tahun Jokowi harus punya partai agar tetap eksis dan punya kekuatan di kancah politik Indonesia. Dengan adanya PSI, Jokowi masih punya nilai tawar dan demi melindungi anak dan menantunya di panggung politik saat ini. Dengan punya partai, kekuatan dan jaringan yang sudah dibangun selama ini masih punya tempat berlabuh,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kaesang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 setelah dilakukan proses voting secara daring (e-vote) oleh para kader di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025).
