BANDA ACEH – Kondisi Partai Golkar Aceh saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Karena setelah memasuki tahun kedua kepemimpinan TM Nurlif hasil musyawarah daerah (Musda) X partai berlambang pohon Beringin itu, nyaris belum memperlihatkan kinerja seperti yang diharapkan.
Bahkan, yang sangat disayangkan Golkar Aceh semakin kehilangan arah saat ini dan keluar dari khittahnya sebagai partai politik kekaryaan dengan implementasi tindakan nyatakan dalam pembangunan.
Maka untuk itu, diharapkan kepada DPP Partai Golkar harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Partai Golkar Aceh. Kalau tidak partai kuning ini akan berpengaruh dalam agenda politik 2024.
Demikian pernyataan itu disampaikan salah seorang tokoh senior Golkar Aceh, Teuku Mudasir kepada wartawan dalam keterangannya kepada media, Rabu (22/9) siang.
Menurut Teuku Mudasir, seharusnya Golkar di Aceh saat ini sudah memperlihatkan kinerja yang cukup baik, karena ini merupakan periode kedua kepemimpinan TM Nurlif.
“Artinya dia sudah memiliki pengalaman diperiode yang lalu. Tapi ini malah amburadul dalam pengelolaan partai kepemimpinannya yang tidak jelas arah atau jangan-jangan TM Nurlif ini tidak memiliki visi apapun dalam menahkodai partai,” ujar Teuku Mudasir yang akrab disapa Cek Mu itu.
Teuku Mudasir yang saat ini juga menjabat sebagai Wantim DPD II Golkar Aceh Selatan mengungkapkan, pengelolaan partai yang amburadul dan tidak sesuai mekanisme yang belaku antara lain masih adanya kepengurusan ganda.
“Artinya, yang pengurus yang sudah terpilih menjadi Ketua di DPD II, tetapi masih tetap duduk dalam kepengurusan aktif di DPD I sebagai Wakil Ketua. Ini jelas melanggar ketentuan partai,” ungkap Cek Mu yang juga mantan Ketua DPD II Golkar Aceh Selatan itu.
Belum lagi sejumlah pengurus yang sudah meninggal dunia yang sampai saat ini belum juga dilakukan pengantian.
“Seharusnya ini sudah ada reshuffle sejak setahun lalu. Saya memang tidak tahu arah pemikiran semacam itu. Apakah ada misi terselubung ingin menghancurkan Golkar di Aceh, jelas saya tidak mengerti dan bingung,” katanya.
Bahkan, konsolidasi yang selama ini sering didengungkan nyaris hanya konsolidasi semu yang hanya terlihat dipermukaan.
“Konsolidasi itu harus nyata sampai ke tingkat desa (gampong). Yang paling pentingkan ada kepengurusan di desa yang solid dan berakar. Sehingga, bila mampu menang dtingkat desa, maka bisa dipastikan akan menang di tingkat kecamatan, dan seterusnya hingga tingka kabupaten dan provinsi,” katanya.
Bahkan, informasi yang kami terima, ungkap Cek Mu, belakangan ini sudah sangat jarang sekali ada rapat kepengurusan DPD I, baik rapat pleno atau pun sejenisnya, menandakan konsolidasi internal saja tidak efektif. Bagaimana meyakinkan konsolidasi eksternal berjalan efektif.
“Mungkin keputusan yang diambil selama ini hanya menurut yang ada dia sendiri tanpa melibatkan pengurus harian seluruhnya. Maka tidak salah kalau partai selama ini kehilangan arah,” sentil Cek MU.
Harapan Partai Golkar ingin mengusung Ketum Airlangga Hartarto menjadi Capres 2024, katanya, khusus untuk Aceh jangan berharap banyak bila partai masih dipimpin orang semacam ini.
“Saya berharap Ketum dan jajaran DPP Partai Golkar Pusat harus secepatnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan TM Nurlif di Aceh. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut akan sulit diperbaiki.
Jangan ragu ambil tindakan kalau memang perlu diamputasi sehingga tidak menjalar keluruh tubuh penyakit itu, ya lakukan saja amputasi kalau itu langkah terbaik,” pintanya.
Kecenderungan terkini, arah visi dan orientasi Golkar relatif dibelokkan, dari khittahnya yang merupakan partai karya kekaryaan dan pelaku pembangunan.
Berkaca pada riwayat rekam jejak partai sejak awal berdiri, Golkar itu merupakan partai yang senantiasa bermitra dengan pemerintah, di semua level tingkatan.
Logisnya, langkah dan kiprah Golkar dalam korelasinya bermitra dengan pemerintah tidak membingungkan dan aneh. Buktinya, dua agenda politik di parlemen Aceh yaitu interpelasi dan LKPJ Gubernur Aceh, sikap politik Golkar justru sangat bertolak belakang dengan khittah politik dan nilai nilai filosofi dasar Partai Golkar. Bahkan cenderung bertindak sebagai oposisi frontal.
Menyangkut interplasi terhadap Gubernur Aceh pada tahun 2020 lalu, katanya, yang telah membuat kegaduhan politik di Aceh kala itu. “Yang paling fatal interpelasi itu tidak mengarah ke output yang jelas dan nyata, sejak digulirkan setahun lalu. Jelas dagelan politik seperti ini menyeret kader partai di parlemen ke arah delegitimasi politik personal kader, wibawa serta nama baik fraksi. Tentu ini telah mencoreng nama baik partai golkar scara kelembagaan karena terseret dalam manuver politik main-main seperti itu,” sindirnya.
Soal ini semua TM Nurlif selaku Ketua Golkar Aceh harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan ke publik dan khususnya pada kader Golkar yang ada di Aceh.
“Kenapa dia mengambil langkah politik yang didominasi tindakan one man show seperti ini. Yang jelas sangat mencoreng dan merugikan partai,” pungkasnya. (IA)
