Infoaceh.net, BANDA ACEH – Nasrul Sufi, Ketua Dek Fad Center Aceh, menyoroti upaya yang terkesan ingin menggagalkan hasil Pilkada Aceh 2024 melalui pemberitaan masif di media massa.
Berdasarkan laporan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), aparat keamanan Pilkada (Gakkumdu) dan TNI, proses Pilkada di seluruh Aceh, mulai dari tahapan pencalonan hingga pencoblosan di TPS, berlangsung aman dan damai.
“Tidak ada laporan kritis, protes besar-besaran, atau pelanggaran serius yang dapat menggagalkan jalannya pemungutan suara. Bahkan, media sosial seperti TikTok atau platform lainnya juga tidak digunakan untuk menyebarkan berita kecurangan atau intimidasi yang dapat memicu keresahan publik,” ungkap Nasrul Sufi, dalam keterangannya, Ahad (1/12/2024).
Namun, situasi berubah tiba-tiba saat proses penghitungan suara berlangsung.
Muncul narasi adanya intimidasi, teror, ancaman, dan kerusuhan di Aceh Utara yang diusulkan untuk menjadi dasar Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Kabupaten Aceh Utara, sebagai daerah dengan jumlah pemilih besar, dinilai strategis untuk memengaruhi hasil Pilkada Aceh secara keseluruhan.
Nasrul mengatakan kehadiran KIP, Panwaslih, aparat kepolisian, jaksa, dan TNI yang sudah bertugas di seluruh tingkatan—provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga TPS di Aceh Utara.
Menurutnya, jika benar terjadi intimidasi atau ancaman yang terorganisir, sistematis, dan masif (TSM), tentu sudah terdeteksi sejak awal oleh pihak-pihak tersebut.
Hingga kini, mereka justru menyatakan Pilkada berlangsung aman, kecuali beberapa kasus kecil yang sedang diproses melalui jalur hukum.
Nasrul juga mengimbau media mainstream di Aceh agar tetap profesional dalam meliput dan memberitakan kondisi Pilkada.
“Pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta hanya akan meresahkan masyarakat dan memengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Aceh pasca-Pilkada,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat Aceh telah menjalankan hak dan kewajibannya dalam proses Pilkada dengan baik. Karena itu, semua pihak diminta untuk tidak memunculkan keresahan baru yang berpotensi menggagalkan tahapan Pilkada atau bahkan memicu konflik yang lebih besar.
