Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

KIP Aceh Laporkan Kendala Persiapan Pemilu ke Wali Nanggroe

KIP Aceh menghadap Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar untuk melaporkan perkembangan persiapan dan kendala yang dihadapi jelang Pemilu di Aceh, Rabu, 18 Oktober 2023

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghadap Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar, untuk melaporkan perkembangan persiapan dan kendala yang dihadapi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Aceh.

Kedatangan delegasi pelaksana Pemilu itu dipimpin Ketua KIP Aceh Saiful, Rabu, 18 Oktober 2023.

Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir mengatakan beberapa poin pembahasan pada pertemuan tersebut mengenai rancangan tahapan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu di KIP kabupaten/kota.

“Wali Nanggroe meminta laporan rinci untuk seluruh persiapan,” kata M Nasir.

Ketua KIP Aceh, kepada Wali Nanggroe mengatakan saat ini logistik yang baru dicetak hanya logistik pendukung, bukan logistik utama seperti surat suara.

Rencananya, proses pengelolaan logistik utama, termasuk surat suara akan dilakukan pada November 2023 setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Terkait anggaran yang disampaikan oleh bupati/wali kota, beberapa kabupaten/kota sudah memiliki anggaran yang tersedia. Namun, belum ada jumlah total keseluruhan yang diperlukan yang telah ditentukan,” ujar Saiful.

Sejauh ini, hanya dua dari 23 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan penandatanganan NPHD anggaran pilkada tahun 2024, yaitu Aceh Selatan dan Gayo Lues.

“Meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mencapai kesepakatan mengenai besaran anggaran pilkada tahun 2024,” tambah Saiful.

Sesuai arahan dari KPU RI, NPHD anggaran pilkada tahun 2024 harus ditandatangani paling lambat November 2023.

Menanggapi laporan yang disampaikan KIP, Wali Nanggroe mengatakan terkendalanya anggaran menjadi suatu masalah bagi persiapan pelaksanaan Pemilu di Aceh.

“Ini seharusnya tidak berlaku demikian, karena pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, dan ini menjadi tanggung jawab pusat, kenapa anggarannya belum juga turun, ini jadi masalah,” tegas Wali.

Karena itu, Wali Nanggroe meminta laporan rinci dari KIP Aceh untuk menjadi bahan kajian. Selanjutnya Wali Nanggroe akan menempuh upaya-upaya agar permasalah tersebut dapat segera teratasi.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Nasib Hasto Diprediksi Mirip Tom Lembong
Ngaku Diseret-seret, Dian Sandi Pengunggah Foto Ijazah Jokowi Tetap Yakin
Dokter Gigi di Lubuklinggau Sumsel Digerebek Suami Saat Berduaan dengan Pria Muda di Indekos
Pinjaman Kopdes Merah Putih Berpotensi Gagal Bayar Rp 85,96 Triliun
Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, Ibu Durnawati di Aceh Utara akhirnya dapat menikmati terang dari program listrik gratis PLN. (Foto: Ist)
Wagub Aceh Fadhlullah didampingi Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali bersilaturahmi dengan Sekjen MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025. (Foto: Humas BPPA)
Seekor Sapi Dibakar dalam Latihan Ritual Sapi Merah di Utara Israel, Al-Aqsa Makin Terancam?
Mas Menteri Core Team

Mas Menteri Core Team

Opini
Dituduh Palsukan Akta, Rey Utami-Pablo Benua Dilaporkan ke Bareskrim
Viral Siswa Baru di Blitar Dianiaya Senior Saat MPLS, Dipanggil ke Belakang Toilet dan Dikeroyok
Jokowi Harus Diproses Hukum Jika IKN Turun Kelas
Ulama Sebut Kebijakan Pendidikan Dedi Mulyadi Diskriminatif
Kopda Bazarsah Dituntut Hukuman Mati Karena Tembak Tiga Polisi di Arena Sabung Ayam Way Kanan
PDIP No Comment soal Tidak Dapat Undangan di Kongres PSI
Simbol Rekonsiliasi atau Luka Lama yang Belum Sembuh?
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Tragis, Pria Tewas Setelah Tersedot ke Mesin MRI karena Pakai Kalung Logam
Prajurit TNI Tabrak Warga di Bantul hingga Tewas, Dandim Bantah Mabuk
Kata Kuasa Hukum soal Jokowi Tak Hadir Pemeriksaan dengan Alasan Recovery, tapi Sanggup ke Acara PSI
Tutup
Enable Notifications OK No thanks