JAKARTA— Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nomor urut enam partai politik (parpol) lokal Aceh peserta Pemilu 2024 melalui rapat pleno yang digelar di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12) malam.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut enam parpol lokal Aceh tersebut memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu anggota DPRD Aceh dan DPRD kabupaten/kota tahun 2024.
Berikut, daftar lengkap nomor urut keenam parpol tersebut:
18. Partai Nangroe Aceh (PNA)
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa (Gabthat)
20. Partai Darul Aceh (PDA)
21. Partai Aceh (PA)
22. Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia (SIRA)
Selain partai lokal Aceh, KPU juga telah menetapkan nomor urut 17 partai nasional. Rinciannya, delapan parpol yang lolos parlemen 2019 menggunakan nomor urut lama, sementara sembilan parpol lainnya menggunakan nomor urut berdasarkan undian.
Mekanisme pemberian nomor urut ini merujuk Perppu Pemilu Nomor 1 Tahun 2022. Pertama, bagi mereka yang lolos di parlemen diizinkan menggunakan nomor urut lama sesuai hasil Pemilu 2019.
Namun demikian, mereka juga bisa memilih undian untuk memilih nomor baru yang masih tersedia. Kedua, partai non-parlemen diharuskan untuk mengikuti undian.
Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berhak menggunakan nomor urut lama, memilih opsi nomor urut berdasarkan undian.
Berikut daftar lengkap nomor urut partai politik peserta pemilu 2024:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
