Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Nourman Hidayat: Beri Kesempatan Pengurus Baru PKS Aceh Bekerja

Sebagaimana disampaikan oleh kader senior Nourman Hidayat, keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu bekerja secara profesional, terbuka terhadap masukan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan pelayanan yang menjadi jati diri partai.
Kader senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, Nourman Hidayat

Banda Aceh, Infoaceh.net — Kader senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, Nourman Hidayat, mengimbau semua pihak, khususnya kader dan simpatisan partai, untuk memberikan dukungan penuh dan kesempatan kepada jajaran pengurus baru DPW PKS Aceh periode 2025–2030 agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam membesarkan partai di Aceh.

“Pengurus baru perlu diberi ruang untuk bekerja dan menunjukkan kinerja nyata. Kita berharap mereka dapat membawa perubahan dan capaian yang lebih baik bagi PKS Aceh, terutama menjelang agenda-agenda politik besar seperti Pilkada serentak dan Pemilu 2030,” ujar Nourman Hidayat dalam keterangannya kepada media, Jum’at malam (25/7/2025).

Nourman, yang juga merupakan seorang pengacara dan praktisi hukum di Aceh menyampaikan optimismenya terhadap komposisi kepengurusan yang baru diumumkan.

Mantan Humas DPW PKS Aceh ini menilai susunan pengurus kali ini cukup representatif dari sisi pengalaman, latar belakang profesional, dan semangat muda yang dibawa.

“Saya optimis, dengan komposisi seperti ini dan bimbingan dari pusat, PKS Aceh bisa semakin maju, solid, dan dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, DPP PKS secara resmi mengumumkan susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS se-Indonesia untuk masa khidmat 2025–2030. Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara resmi yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Untuk Provinsi Aceh, DPP PKS menetapkan Ismunandar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Aceh, menggantikan ketua sebelumnya, Makhyaruddin Yusuf.

Ismunandar bukanlah sosok baru dalam struktur kepartaian PKS. Ia pernah menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Aceh Besar periode 2015–2020 dan menjadi Calon Anggota DPRA Dapil Aceh I (meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang) dalam Pemilu 2024 lalu.

Jabatan Sekretaris DPW kini dipegang oleh Kasibun Daulay, seorang pengacara muda yang aktif dalam dunia hukum dan sosial kemasyarakatan di Aceh.

Sementara itu, posisi Bendahara DPW dipercayakan kepada H. Saifunsyah, mantan Wakil Ketua DPRK Aceh Besar yang kini menjabat sebagai Direktur Exzellenz Center.

Kepengurusan baru juga menempatkan Wahyudi sebagai Ketua Bidang Kaderisasi, yang akan bertanggung jawab dalam proses rekrutmen dan pembinaan kader di seluruh wilayah Aceh.

Di struktur Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), nama Bustanul Arifin ditunjuk sebagai Ketua MPW, didampingi oleh Teuku Syahrizal sebagai Sekretaris MPW.

Sementara itu, posisi di Dewan Syariah Wilayah (DSW) diisi oleh Surianto Sudiman sebagai Ketua dan Afrial Hidayat sebagai Sekretaris.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, yang hadir dan membacakan langsung pengumuman kepengurusan tersebut, menyampaikan bahwa rotasi dan penetapan pengurus wilayah merupakan bagian dari sistem kaderisasi yang sehat dan terstruktur di internal partai.

“Proses penunjukan ini telah melalui pertimbangan yang matang, baik dari sisi kapasitas individu maupun kebutuhan strategis daerah. PKS terus berupaya menjaga regenerasi kepemimpinan agar partai tetap segar dan relevan dengan tuntutan zaman,” jelas Kholid.

Presiden PKS Almuzammil Yusuf menegaskan bahwa transisi kepemimpinan di tubuh partai adalah bentuk keberhasilan kaderisasi dan tanda bahwa organisasi berjalan sehat dan terarah.

“Suksesnya transisi kepemimpinan sebuah partai menandai sehatnya proses kaderisasi di partai tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa PKS adalah partai yang mempersiapkan masa depan secara serius,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsolidasi struktur organisasi ini menjadi langkah awal PKS untuk bersiap menghadapi berbagai agenda penting di masa mendatang, termasuk Pilkada serentak 2027 dan Pemilu nasional tahun 2030.

Dengan struktur baru ini, DPP PKS menaruh harapan besar kepada DPW PKS Aceh agar dapat lebih aktif hadir di tengah masyarakat, memperkuat pelayanan publik, memperluas jaringan kaderisasi, dan meningkatkan elektabilitas partai di tingkat lokal dan nasional.

PKS juga menargetkan kepengurusan baru mampu merumuskan strategi pemenangan politik yang relevan dengan kondisi sosial-politik di Aceh, tanpa meninggalkan nilai-nilai dakwah, keadilan sosial, dan etika politik yang selama ini menjadi landasan perjuangan PKS.

Pengurus baru PKS Aceh kini memikul tanggung jawab besar dalam mengemban amanah partai dan harapan masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh kader senior Nourman Hidayat, keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu bekerja secara profesional, terbuka terhadap masukan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan pelayanan yang menjadi jati diri partai.

“PKS adalah partai dakwah dan partai kader. Maka, mari kita dukung para pengurus untuk tetap istiqamah dan menjadi teladan baik di internal maupun di masyarakat luas,” pungkas Nourman.

author avatar
M Saman
Infoaceh.net
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Penyanyi religi Opick bersama Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin konser amal penggalangan donasi Palestina yang berhasil mengumpulkan lebih dari Rp1 miliar di Stadion H Dimurthala, Minggu (27/7/2025). (Foto: Infoaceh.net)
Ketua DPRA Zulfadhli
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan proyeksi defisit APBN 2025 membengkak menjadi 2,78 persen dari PDB atau setara Rp662 triliun, di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (Foto: Viva)
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri saat membuka Pertamina Supplier Relationship Management Summit 2025 di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Pertamina menegaskan target zero fatality dalam semua lini kerja.
Perempuan Desa Ngampel memanen hasil kebun pekarangan. Berkat Bumi Kartini, mereka kini bisa menghasilkan cuan dari sayur dan pupuk organik.
Proses pengolahan nikel di smelter PT Dexin Steel, kawasan IMIP Morowali.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, saat mengumumkan program penukaran poin MyPertamina untuk tiket gratis Pertamina Eco RunFest 2025 dan Energizing Music Festival.
Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh Ritasari Pujiastuti
Muhammad Riza Chalid, tersangka korupsi minyak mentah, disebut menetap di Johor setelah menikahi kerabat sultan Malaysia
Mahfud MD dalam video YouTube resminya saat menyatakan vonis 4,5 tahun kepada Tom Lembong adalah kesalahan hukum besar karena tidak terbukti mens rea maupun actus reus.
Petugas Kepolisian menunjukkan lokasi penemuan tas milik Arya Daru Pangayunan di rooftop lantai 12 Gedung Kemlu, Jakarta. Isi tas diduga menjadi kunci misteri kematian sang diplomat.
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara bersama Bobby Nasution usai deklarasi pencalonan sebagai Wali Kota Medan
Pakar hukum tata negara Feri Amsari saat membedah kasus vonis korupsi Tom Lembong di kanal YouTube Forum Keadilan, Minggu (27/7/2025)
Ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya memadati pelataran Stadion H Dimurthala Lampineung pada Ahad pagi, 27 Juli 2025, dalam rangka mengikuti Aksi Bela Palestina. (Foto: Ist)
Momen Presiden SBY pada 2011 saat mempertemukan PM Thailand dan PM Kamboja dalam upaya mendamaikan konflik perbatasan yang berkepanjangan. (Foto: Instagram @hendriteja_)
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan transfer data pribadi ke luar negeri sah jika sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. (Foto: dok. DPR RI)
Habib Bahar bin Smith bersama pengikutnya mendatangi lokasi pelantikan pengurus PWI LS Jabodetabek di Depok, Minggu (27/7/2025), menolak ormas yang dianggap memecah belah umat. (Foto: Istimewa)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sedikit buka suara terkait kasus ijazah saat hadiri reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu (26/7/2025).
Mahfud MD menilai rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN berpotensi langgar hukum dan memperkaya diri sendiri. (Foto: Dok. Istimewa)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada kekuatan besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, namun tak menunjukkan bukti maupun nama yang dimaksud. (Foto: Dok Setpres)
Tutup
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x