“Jangan sampai akibat dari revisi UUPA menghilangkan (pasal-pasal) yang sudah ada,” katanya.
“Kalau itu terjadi, kita tidak bisa terima. Karena itu, kita sudah berkomitmen untuk mengawal secara ketat. Harus ada tim yang dibentuk untuk mengawal ini, tidak boleh tidak,” tegas Prof Gunawan.
Untuk langkah selanjutnya, Tim MoU yang dibentuk Wali Nanggroe tersebut akan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama Forum Bersama (Forbes) DPR RI asal Aceh dan anggota DPD RI Dapil Aceh, untuk memastikan titik terang rencana revisi UUPA, dan mendapat pemahaman menyeluruh tentang pasal apa saja yang akan direvisi.
Pertemuan juga direncanakan akan dilakukan dengan berbagai pihak lainnya, baik dengan organisasi akar rumput di Aceh, DPRA, partai politik lokal dan nasional di Aceh, para pemangku kepentingan di Pemerintah Pusat, dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang selama ini telah terbangun hubungan baik dengan Aceh.
Namun pada prinsipnya, sekali lagi dia menekankan pihaknya fokus pada penguatan implementasi, bukan revisi UUPA.
“Untuk itu kita juga akan jaring masukan-masukan, perkuat konsolidasi dengan berbagai elemen di Aceh, untuk mendorong kebijakan di pusat, yang sesuai dengan MoU Helsinki.”
Prof Gunawan juga mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik nasional. “Beberapa pimpinan partai politik nasional sudah menyatakan kesediaan untuk bertemu. Jadwalnya sedang kita sesuai,” kata Prof Gunawan yang fasih berhasa Jerman, Belanda, Arab dan Inggris.
Ia mengatakan hasil pertemuan di UTU akan dilaporkan secara menyeluruh kepada Wali Nanggroe.
Pertemuan di UTU antara lain diikuti Prof H Dahlan SH MH (Universitas Syiah Kuala), Prof Dr Tgk Gunawan Adnan MA PhD, Dr Fajran Zain MA (UIN Ar-Raniry), Prof Dr Jamaluddin SH MHum, Dr Faisal dan Dr M Akmal (Universitas Malikussaleh), Dr Afrizal Tjeotra MSi, Dr Syahril SE MSi (Universitas Teuku Umar), Muhammad Ridwan SH MH (Universitas Cut Nyak Dhien) dan Nurdani SH MH (Kanwil Kemenkumham). (IA)
