BANDA ACEH — Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Saiful Bahri alias Pon Yahya resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Usai pelantikan, sejumlah massa mengibarkan bendera bintang bulan di dalam ruang paripurna.
Pantauan detikSumut, proses pelantikan digelar di ruang paripurna Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Jumat (13/5/2022). Saiful dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Gusrizal untuk menggantikan Dahlan Jamaluddin.
Setelah dilantik, Saiful dipeusijuek (tepung tawari) oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar. Rapat paripurna pelantikan dipimpin Plt Ketua DPR Aceh Safaruddin serta dihadiri anggota DPR Aceh dan tamu undangan.
“Jabatan Ketua DPR Aceh yang saya jabat hari ini adalah jerih payah para pejuang dan syuhada Aceh yang terwujud melalui sebuah peristiwa penting yang membuka lembaran baru perjalanan bangsa Aceh,” kata Pon Yahya dalam pidato perdananya.
Peristiwa penting dimaksud, kata Pon Yahya adalah perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perjanjian tersebut diteken di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu.
Menurutnya, MoU Helsinki tersebut telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat Aceh baik secara politik, ekonomi maupun sosial.
Politikus Partai Aceh itu menyebut, tugas memperjuangkan agar seluruh butir MoU terealisasikan bersifat wajib bagi lembaga DPR Aceh.
“Terlebih-lebih saya selaku ketua di lembaga DPR Aceh mendapatkan porsi tanggung jawab yang terbesar dalam memperjuangkannya,” jelasnya.
“Kita ketahui pula bahwa perjalanan 17 tahun perdamaian ini tidak seindah yang dijanjikan oleh Pemerintah Indonesia, pun sudah tertulis dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak, poin-poin yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia belum dijalankan secara keseluruhan,” ujarnya.
Dia mengaku akan memperjuangkan butir-butir MoU tersebut dalam sisa masa jabatan 2 tahun 4 bulan.
“Sisa masa jabatan ini saya manfaatkan sebaik mungkin untuk berjuang dalam menagih dan mengingatkan Pemerintah Indonesia agar dapat menunaikan kewajiban mereka,” ujarnya.
