Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Surya Paloh: Nasdem Sudah Tak Dibutuhkan di Koalisi Jokowi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merasa sudah tidak dibutuhkan di koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi

JAKARTA— Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh merasa partainya sudah tidak dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo di dalam koalisi pendukung pemerintahan.

Menurutnya, NasDem secara normatif sudah tidak dibutuhkan di dalam koalisi jika melihat dinamika sejauh ini.

“Saya pikir kalau kita berpikir secara normatif sudah tidak dibutuhkan,” ucap Surya Paloh saat diwawancarai pembawa acara CNN Indonesia Rivana Pratiwi di NasDem Tower, Jum’at (5/5).

Namun, dia enggan membawa NasDem keluar dari kabinet meski sudah merasa tidak dibutuhkan. Paloh tetap ingin memegang komitmennya sejak awal, yakni mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Paloh juga mengaku masih berpikir positif tentang posisi dan kontribusi yang bisa NasDem berikan kepada pemerintahan Jokowi.

“Ada moral. Ada values. Tidak sekedar pragmatis,” kata Paloh.

Berbeda halnya jika Jokowi yang mengambil sikap terhadap partai-partai koalisi pendukungnya saat ini. Khususnya NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

“Kecuali barangkali besok pagi setelah wawancara ini, Presiden menyatakan saya akan mengambil sikap terhadap partai koalisi pemerintah di mana barangkali NasDem sudah tidak kita perlukan, nah itu lain hal,” kata Paloh.

“Sepanjang itu belum ada, seluruh komitmen yang saya utarakan untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi masih tetap berjalan,” sambungnya.

Paloh menekankan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi sudah terjalin sejak lama.

Sejak 2014 hingga 2019, NasDem selalu mendukung Jokowi hingga memenangkan Pilpres dan memimpin pemerintahan seperti sekarang.

Akan tetapi, ia menyinggung siklus hidup yang berputar. Mungkin, kata Paloh, saat ini posisi NasDem kurang pas karena sudah punya pilihan mengenai capres yang akan diusung.

“Hidup ibarat sebuah siklus yang berputar. Sekarang mungkin dianggap kurang pas karena mengusung Anies Baswedan. Mungkin tidak selamanya,” kata dia.

Hubungan NasDem dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan.

Terutama usai NasDem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

PDIP kerap menyindir NasDem yang sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Terlebih, NasDem pun membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS yang notabene berada di luar koalisi pemerintah.

Terbaru, NasDem tidak diundang Jokowi saat bertemu ketua umum partai-partai politik di Istana pada Selasa lalu (2/5).

Presiden Jokowi mengatakan NasDem tidak diundang karena sudah berada dengan koalisi yang lain.

Sebelumnya, Partai NasDem tak diundang ke istana oleh Presden Jokowi pada Selasa lalu (2/5). Jokowi cuma mengundang enam dari tujuh partai pendukung pemerintah yang memiliki kursi di DPR RI.

Ia mengaku sengaja tak mengundang NasDem. Menurut Jokowi, partai-partai yang diundang hendak membentuk koalisi di luar koalisi NasDem.

“NasDem itu, kita bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Ini gabungan partai yang kemarin berkumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain,” ungkap Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5). (IA)

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Penyanyi religi Opick bersama Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin konser amal penggalangan donasi Palestina yang berhasil mengumpulkan lebih dari Rp1 miliar di Stadion H Dimurthala, Minggu (27/7/2025). (Foto: Infoaceh.net)
Ketua DPRA Zulfadhli
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan proyeksi defisit APBN 2025 membengkak menjadi 2,78 persen dari PDB atau setara Rp662 triliun, di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (Foto: Viva)
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri saat membuka Pertamina Supplier Relationship Management Summit 2025 di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Pertamina menegaskan target zero fatality dalam semua lini kerja.
Perempuan Desa Ngampel memanen hasil kebun pekarangan. Berkat Bumi Kartini, mereka kini bisa menghasilkan cuan dari sayur dan pupuk organik.
Proses pengolahan nikel di smelter PT Dexin Steel, kawasan IMIP Morowali.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, saat mengumumkan program penukaran poin MyPertamina untuk tiket gratis Pertamina Eco RunFest 2025 dan Energizing Music Festival.
Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh Ritasari Pujiastuti
Muhammad Riza Chalid, tersangka korupsi minyak mentah, disebut menetap di Johor setelah menikahi kerabat sultan Malaysia
Mahfud MD dalam video YouTube resminya saat menyatakan vonis 4,5 tahun kepada Tom Lembong adalah kesalahan hukum besar karena tidak terbukti mens rea maupun actus reus.
Petugas Kepolisian menunjukkan lokasi penemuan tas milik Arya Daru Pangayunan di rooftop lantai 12 Gedung Kemlu, Jakarta. Isi tas diduga menjadi kunci misteri kematian sang diplomat.
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara bersama Bobby Nasution usai deklarasi pencalonan sebagai Wali Kota Medan
Pakar hukum tata negara Feri Amsari saat membedah kasus vonis korupsi Tom Lembong di kanal YouTube Forum Keadilan, Minggu (27/7/2025)
Ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya memadati pelataran Stadion H Dimurthala Lampineung pada Ahad pagi, 27 Juli 2025, dalam rangka mengikuti Aksi Bela Palestina. (Foto: Ist)
Momen Presiden SBY pada 2011 saat mempertemukan PM Thailand dan PM Kamboja dalam upaya mendamaikan konflik perbatasan yang berkepanjangan. (Foto: Instagram @hendriteja_)
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan transfer data pribadi ke luar negeri sah jika sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. (Foto: dok. DPR RI)
Habib Bahar bin Smith bersama pengikutnya mendatangi lokasi pelantikan pengurus PWI LS Jabodetabek di Depok, Minggu (27/7/2025), menolak ormas yang dianggap memecah belah umat. (Foto: Istimewa)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sedikit buka suara terkait kasus ijazah saat hadiri reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu (26/7/2025).
Mahfud MD menilai rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN berpotensi langgar hukum dan memperkaya diri sendiri. (Foto: Dok. Istimewa)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada kekuatan besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, namun tak menunjukkan bukti maupun nama yang dimaksud. (Foto: Dok Setpres)
Tutup