Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Syafiuddin PKB: Kalau Kontraktor Mundur, Siapa yang Bangun Negara?

“Banyak yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, biaya operasional yang membengkak tapi tak ter-cover, dan beban administrasi yang justru memperlambat kerja. Kalau ini terus dibiarkan, sektor konstruksi bisa lumpuh perlahan,” ujarnya.
Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro

JAKARTA, Infoaceh.net —Fenomena makin banyaknya kontraktor yang enggan terlibat dalam proyek infrastruktur pemerintah mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro, menyebut hal ini sebagai alarm serius bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

“Ini bukan semata soal pembayaran telat atau prosedur birokrasi yang rumit, tapi sudah menyentuh akar soal iklim kerja yang tidak sehat bagi pelaku jasa konstruksi,” tegas Syafiuddin dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).

Ia menilai fenomena “kapok proyek” mencerminkan ketimpangan dalam skema risiko dan jaminan kepastian antara pemerintah dan kontraktor. Terutama kontraktor skala kecil dan menengah, yang menurutnya paling sering menjadi korban sistem yang timpang.

“Banyak yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, biaya operasional yang membengkak tapi tak ter-cover, dan beban administrasi yang justru memperlambat kerja. Kalau ini terus dibiarkan, sektor konstruksi bisa lumpuh perlahan,” ujarnya.

Legislator asal Dapil Jawa Timur XI ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga teknis terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk skema pengadaan barang dan jasa, sistem penalti, hingga aturan teknis yang dinilai memberatkan pelaku di lapangan.

“Kita ingin proyek strategis berjalan mulus, tapi bagaimana mungkin kalau kontraktor justru trauma ikut tender karena sistemnya menyiksa?” ujar Syafiuddin. “Ini harus jadi alarm bagi pemerintah.”

Syafiuddin juga memastikan Komisi V DPR RI akan mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja dengan mitra kementerian. Ia menginginkan adanya perubahan sistem yang lebih berkeadilan dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

“Sudah saatnya desain ulang kemitraan pemerintah dan kontraktor dilakukan. Harus lebih transparan, adil, dan berpihak pada pelaku riil, bukan sekadar hitungan di atas kertas,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku mendapat “bisikan” dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe, soal banyaknya pengusaha yang kapok menggarap proyek pemerintah.

Pernyataan itu dilontarkan dalam forum Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 yang digelar di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6). Dody berharap pengusaha tetap mau membantu pemerintah dalam melanjutkan pembangunan nasional.

author avatar
Hasrul
Jurnlias Infoaceh.net

Lainnya

Heboh Wacana Amplop Kondangan Bakal Dipajaki Pemerintah, Terungkap di Rapat DPR
Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 2.000 Perwira Remaja TNI-Polri dalam upacara yang berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7). (Foto: Dok. Puspen TNI)
Satreskrim Polres Aceh Selatan Polda Aceh menangkap tiga pelaku kasus TPPO dengan korban anak di bawah umur yang dijadikan PSK. (Foto: Dok. Polres Aceh Selatan)
Sosok Bram Patria Yoshugi, Pemenang Sayembara Logo HUT RI ke-80 yang Diluncurkan Prabowo
Sejumlah tokoh nasional menghadiri deklarasi bertajuk 'Tolak Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Lawan Kezaliman Rezim Jokowi' yang digelar di Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.
Ketua Badan BMA Mohammad Haikal menerima kunjungan BAZNAS Kota Pariaman, dalam rangka studi komparatif terkait tata kelola zakat-infak, Rabu (23/7). (Foto: Ist)
Pelabuhan Kuala Langsa
Pemko Banda Aceh bakal menggelar Aksi Bela Palestina, Ahad pagi, 27 Juli 2025. (Foto: Ist)
Pakar telematika Roy Suryo
Selebgram Arnold Putra alias AP yang ditahan oleh otoritas Myanmar sejak tahun lalu, akhirnya resmi dibebaskan.
Akhmad Yusuf Afandi (32) bersama bayi laki-lakinya, Zafa (11 bulan)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Dunia cryptocurrency kembali mencuri perhatian
Rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Selasa, 22 Juli 2025
Nilai transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia menembus Rp317 triliun hingga pertengahan tahun 2025
Kegiatan Studium General di Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Rabu (23/7). (Foto: Ist)
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin menyerahkan pataka PWI menandai pengukuhan ketua dan pengurus PWI Bireuen periode 2025-2028 hasil Konferkab VII di aula Setdakab Bireuen, Rabu, 23 Juli 2025. (Foto: Dok. PWI Aceh)
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar saat berkunjung ke pabrik pengolahan kakao lokal Socolatte di Gampong Meunasah Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya, Ahad lalu. (Foto: Ist)
Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dan tiba di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 23 Juli 2025 pukul 10.10–10.15 WIB.
Tutup
Enable Notifications OK No thanks