Selain syarat dukungan, setiap pasangan bacagub dan bacawagup yang didaftarkan juga harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan uji mampu baca Alquran.
Untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan tim dokter yang akan ditetapkan. Sedangkan uji mampu baca Alquran dilakukan oleh penguji independen dari sejumlah instansi terkait.
Semua persyaratan wajib dipenuhi oleh setiap pasangan bakal calon yang mendaftar. Apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Sedangkan untuk penetapan pasangan bakal calon menjadi calon dijadwalkan pada 2 September 2024.
Diberitakan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, tidak berlaku di Aceh.
Demikian disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy saat diminta tanggapan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
“Putusan itu tidak berdampak dan tidak berlaku dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh,” ujar Ahmad Mirza Safwandy, Selasa (20/8/2024).
Karena kata Mirza, di Aceh berlaku Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 12 tahun tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
