Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Keinginan Illiza Terapkan Tapping Box di Banda Aceh, Ambisi Mengejar PAD yang Jadi Beban Pengusaha Kecil

Dalam konteks ini, wacana yang dikemukakan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, untuk menerapkan sistem tapping box guna memungut pajak 10% dari setiap transaksi di seluruh rumah makan dan kafe di Banda Aceh tentu saja merupakan sebuah ide yang patut dikaji secara mendalam.
Ilustrasi

2. Padahal Sudah Dibebani Banyak Pajak Lain

Perlu dicatat bahwa pelaku usaha makanan dan minuman sudah harus menghadapi berbagai pungutan, mulai dari pajak penghasilan, pajak reklame, biaya izin usaha, hingga biaya-biaya tidak resmi yang masih marak dalam praktik birokrasi kita.

Dengan menambah satu instrumen pemungutan gaya baru—yakni tapping box dengan potongan pajak 10% dari setiap transaksi—hal ini dapat dianggap sebagai kebijakan yang tidak berpihak kepada dunia usaha, khususnya pelaku UMKM.

Logika umum konsumen menyatakan bahwa ketika ada pungutan pajak 10% pada makanan, maka harga jual kepada konsumen akan naik. Namun, realitasnya tidak sesederhana itu.

Di banyak daerah, ketika pengusaha dibebani pungutan tambahan, mereka tidak serta-merta menaikkan harga karena khawatir kehilangan pelanggan. Alhasil, pengusaha terpaksa menyerap beban pungutan tersebut sendiri, yang pada akhirnya memangkas margin keuntungan mereka.

Dalam jangka panjang, ini bisa berdampak pada keberlanjutan usaha.

3. Dampak psikologis terhadap dunia usaha

Wacana tapping box dan pemungutan 10% dari setiap transaksi juga menciptakan kekhawatiran dan keresahan di kalangan pelaku usaha. Banyak pengusaha kecil merasa bahwa pemerintah terlalu fokus mengejar pendapatan tanpa mempertimbangkan kemampuan riil pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban fiskalnya.

Apalagi Kota Banda Aceh bukan kota besar dengan perputaran uang yang tinggi seperti Jakarta, Medan, Surabaya. Jumlah konsumen yang terbatas serta daya beli masyarakat yang relatif rendah, terutama terkait krisis ekonomi global, membuat usaha kuliner di Kota Banda Aceh tidak dalam kondisi sehat.

Pengawasan yang terlalu ketat juga bisa menciptakan iklim usaha yang represif. Banyak pelaku usaha merasa selalu dicurigai tidak jujur, dan tapping box bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan pemerintah terhadap dunia usaha.

Padahal, dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kepercayaan adalah elemen yang sangat penting.

4. Mengabaikan Aspek Sosial dan Budaya Banda Aceh

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Kajati Aceh Yudi Triadi SH MH melantik Kajari Aceh Barat, Kabag TU dan Koordinator pada Kejati Aceh di aula Kejati setempat, Rabu (23/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai langkah penting memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. (Foto: Ist)
Ini Terbalik, Sudah Dinyatakan Asli Baru Dilakukan Penyitaan
Kasus Ijazah Dibantu Penyelesaian, Pemakzulan Gibran akan Landai
Oknum Guru Ngaji di Bandung Perkosa Santri Perempuan Berkali-kali
Anggota TNI di Deli Serdang Tikam Istri sampai Tewas saat Mau Antar Anak Sekolah
Sebutan Kakak-Adik Sinyal Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
Nasib Hasto Diprediksi Mirip Tom Lembong
Ngaku Diseret-seret, Dian Sandi Pengunggah Foto Ijazah Jokowi Tetap Yakin
Dokter Gigi di Lubuklinggau Sumsel Digerebek Suami Saat Berduaan dengan Pria Muda di Indekos
Pinjaman Kopdes Merah Putih Berpotensi Gagal Bayar Rp 85,96 Triliun
Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, Ibu Durnawati di Aceh Utara akhirnya dapat menikmati terang dari program listrik gratis PLN. (Foto: Ist)
Wagub Aceh Fadhlullah didampingi Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali bersilaturahmi dengan Sekjen MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025. (Foto: Humas BPPA)
Seekor Sapi Dibakar dalam Latihan Ritual Sapi Merah di Utara Israel, Al-Aqsa Makin Terancam?
Mas Menteri Core Team
Dituduh Palsukan Akta, Rey Utami-Pablo Benua Dilaporkan ke Bareskrim
Viral Siswa Baru di Blitar Dianiaya Senior Saat MPLS, Dipanggil ke Belakang Toilet dan Dikeroyok
Jokowi Harus Diproses Hukum Jika IKN Turun Kelas
Ulama Sebut Kebijakan Pendidikan Dedi Mulyadi Diskriminatif
Tutup
Enable Notifications OK No thanks