Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Keinginan Illiza Terapkan Tapping Box di Banda Aceh, Ambisi Mengejar PAD yang Jadi Beban Pengusaha Kecil

Dalam konteks ini, wacana yang dikemukakan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, untuk menerapkan sistem tapping box guna memungut pajak 10% dari setiap transaksi di seluruh rumah makan dan kafe di Banda Aceh tentu saja merupakan sebuah ide yang patut dikaji secara mendalam.
Ilustrasi

Kebijakan fiskal seharusnya tidak hanya dinilai dari sisi administratif atau akuntansi belaka. Kota Banda Aceh memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, sensitivitas terhadap harga makanan, usaha kecil, dan nilai-nilai keadilan ekonomi sangat tinggi.

Jika tapping box diterapkan secara kaku, tanpa pendekatan yang persuasif dan kontekstual, maka potensi penolakan dari masyarakat cukup besar.

Sikap pemerintah, dalam hal ini yang diwakili Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai figur politik, semestinya lebih reflektif terhadap realitas sosial. Terlalu mengandalkan instrumen elektronik untuk kontrol pungutan bisa menimbulkan resistensi, apalagi jika komunikasi publik tentang tujuan dan manfaat kebijakan ini tidak dilakukan secara masif dan transparan.

Jangan sampai masyarakat menganggap ini hanya sebagai cara pemerintah mencari uang dengan cara “memeras” dan “menghisap darah” rakyat kecil.

5. Reformasi Tata Kelola Pajak dan Edukasi Wajib Pajak

Alih-alih langsung menerapkan sistem tapping box secara menyeluruh, pendekatan yang lebih bijak adalah melakukan reformasi tata kelola pajak secara menyeluruh.

Pemerintah Kota bisa mulai dengan melakukan pendataan ulang wajib pajak, memperbaiki sistem pelaporan manual, memberikan pelatihan dan edukasi tentang perpajakan kepada pelaku usaha, dan menciptakan sistem insentif bagi pelaku usaha yang patuh.

Selain itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan skema tarif pajak progresif berdasarkan omzet. Misalnya, rumah makan dengan omzet di bawah Rp100 juta per tahun dibebaskan dari pajak restoran, sementara yang beromzet di atas Rp500 juta baru dikenai pajak restoran secara penuh.

Ini akan menciptakan keadilan fiskal, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk tumbuh.

Jika tapping box tetap ingin diterapkan, maka semestinya dimulai dari usaha-usaha besar terlebih dahulu, seperti jaringan restoran cepat saji, hotel, dan kafe-kafe besar di pusat kota.

Setelah sistemnya berjalan baik, barulah bertahap menyasar usaha menengah ke bawah dengan pendekatan yang lebih lunak dan edukatif.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Kajati Aceh Yudi Triadi SH MH melantik Kajari Aceh Barat, Kabag TU dan Koordinator pada Kejati Aceh di aula Kejati setempat, Rabu (23/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai langkah penting memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. (Foto: Ist)
Ini Terbalik, Sudah Dinyatakan Asli Baru Dilakukan Penyitaan
Kasus Ijazah Dibantu Penyelesaian, Pemakzulan Gibran akan Landai
Oknum Guru Ngaji di Bandung Perkosa Santri Perempuan Berkali-kali
Anggota TNI di Deli Serdang Tikam Istri sampai Tewas saat Mau Antar Anak Sekolah
Sebutan Kakak-Adik Sinyal Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
Nasib Hasto Diprediksi Mirip Tom Lembong
Ngaku Diseret-seret, Dian Sandi Pengunggah Foto Ijazah Jokowi Tetap Yakin
Dokter Gigi di Lubuklinggau Sumsel Digerebek Suami Saat Berduaan dengan Pria Muda di Indekos
Pinjaman Kopdes Merah Putih Berpotensi Gagal Bayar Rp 85,96 Triliun
Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, Ibu Durnawati di Aceh Utara akhirnya dapat menikmati terang dari program listrik gratis PLN. (Foto: Ist)
Wagub Aceh Fadhlullah didampingi Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali bersilaturahmi dengan Sekjen MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025. (Foto: Humas BPPA)
Seekor Sapi Dibakar dalam Latihan Ritual Sapi Merah di Utara Israel, Al-Aqsa Makin Terancam?
Mas Menteri Core Team
Dituduh Palsukan Akta, Rey Utami-Pablo Benua Dilaporkan ke Bareskrim
Viral Siswa Baru di Blitar Dianiaya Senior Saat MPLS, Dipanggil ke Belakang Toilet dan Dikeroyok
Jokowi Harus Diproses Hukum Jika IKN Turun Kelas
Ulama Sebut Kebijakan Pendidikan Dedi Mulyadi Diskriminatif
Tutup
Enable Notifications OK No thanks