Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Keinginan Illiza Terapkan Tapping Box di Banda Aceh, Ambisi Mengejar PAD yang Jadi Beban Pengusaha Kecil

Dalam konteks ini, wacana yang dikemukakan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, untuk menerapkan sistem tapping box guna memungut pajak 10% dari setiap transaksi di seluruh rumah makan dan kafe di Banda Aceh tentu saja merupakan sebuah ide yang patut dikaji secara mendalam.
Ilustrasi

6. Risiko Gagalnya Implementasi

Beberapa daerah yang telah menerapkan tapping box menghadapi tantangan serius, seperti perlawanan dari pelaku usaha, manipulasi sistem, serta minimnya kapasitas teknis dari petugas pajak daerah dalam memonitor dan menindaklanjuti data tapping box secara real time.

Jika Kota Banda Aceh tidak belajar dari kegagalan daerah lain dan justru tergesa-gesa menerapkan kebijakan ini, maka hasilnya bukan hanya nihil, tetapi bisa memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.

Belum lagi soal biaya pengadaan dan pemeliharaan tapping box yang tentu tidak murah. Siapa yang akan menanggung biaya ini?

Jika dibebankan kepada pelaku usaha, maka ini adalah beban tambahan lagi. Jika dibayar oleh APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota), apakah alokasinya proporsional dengan manfaat yang dihasilkan?

Banyak pertanyaan semacam ini yang hingga kini belum dijawab secara terbuka oleh pihak yang mewacanakan kebijakan tersebut.

7. Kritik Terhadap Pendekatan Elitis dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Gagasan Illiza Sa’aduddin Djamal untuk menerapkan tapping box dengan skema pemungutan 10% dari seluruh transaksi rumah makan dan kafe di Kota Banda Aceh tampaknya lebih bersifat top-down dan elitis.

Kebijakan ini kurang menyentuh realitas konkret yang dihadapi pelaku usaha kecil, serta berpotensi menambah beban psikologis.

Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD, maka ada banyak cara lain yang lebih adil dan partisipatif. Pemerintah kota perlu membangun kepercayaan dengan pelaku usaha, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta mengedepankan prinsip keadilan fiskal.

Kritik ini bukan untuk menolak sistem tapping box secara mutlak, tetapi untuk mengingatkan bahwa kebijakan fiskal, sekecil apapun, harus memperhatikan konteks lokal, daya dukung ekonomi masyarakat, serta kapasitas implementasi di lapangan.

Bila tidak, alih-alih meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan ini justru akan menciptakan kegaduhan sosial dan mematikan potensi ekonomi lokal yang sedang tumbuh perlahan.

*Penulis adalah warga Banda Aceh
author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Kajati Aceh Yudi Triadi SH MH melantik Kajari Aceh Barat, Kabag TU dan Koordinator pada Kejati Aceh di aula Kejati setempat, Rabu (23/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai langkah penting memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. (Foto: Ist)
Ini Terbalik, Sudah Dinyatakan Asli Baru Dilakukan Penyitaan
Kasus Ijazah Dibantu Penyelesaian, Pemakzulan Gibran akan Landai
Oknum Guru Ngaji di Bandung Perkosa Santri Perempuan Berkali-kali
Anggota TNI di Deli Serdang Tikam Istri sampai Tewas saat Mau Antar Anak Sekolah
Sebutan Kakak-Adik Sinyal Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
Nasib Hasto Diprediksi Mirip Tom Lembong
Ngaku Diseret-seret, Dian Sandi Pengunggah Foto Ijazah Jokowi Tetap Yakin
Dokter Gigi di Lubuklinggau Sumsel Digerebek Suami Saat Berduaan dengan Pria Muda di Indekos
Pinjaman Kopdes Merah Putih Berpotensi Gagal Bayar Rp 85,96 Triliun
Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, Ibu Durnawati di Aceh Utara akhirnya dapat menikmati terang dari program listrik gratis PLN. (Foto: Ist)
Wagub Aceh Fadhlullah didampingi Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali bersilaturahmi dengan Sekjen MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025. (Foto: Humas BPPA)
Seekor Sapi Dibakar dalam Latihan Ritual Sapi Merah di Utara Israel, Al-Aqsa Makin Terancam?
Mas Menteri Core Team
Dituduh Palsukan Akta, Rey Utami-Pablo Benua Dilaporkan ke Bareskrim
Viral Siswa Baru di Blitar Dianiaya Senior Saat MPLS, Dipanggil ke Belakang Toilet dan Dikeroyok
Jokowi Harus Diproses Hukum Jika IKN Turun Kelas
Ulama Sebut Kebijakan Pendidikan Dedi Mulyadi Diskriminatif
Tutup
Enable Notifications OK No thanks