Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Ini Lima Tantangan Syariat Islam di Aceh yang Harus Diselesaikan

“Negara sudah memberikan legalitas kepada Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Tapi tantangan kita hari ini adalah bagaimana syariat itu membentuk masyarakat yang adil, berakhlak, dan sejahtera,” ujarnya.
Guru Besar Filsafat Islam UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syamsul Rijal MAg

Banda Aceh, Infoaceh.net – Di tengah kekhususan yang dimiliki Aceh dalam menerapkan syariat Islam, Guru Besar Filsafat Islam UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syamsul Rijal MAg menilai bahwa pelaksanaan syariat di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal substansi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Hal ini disampaikan Prof Syamsul saat menjadi narasumber dalam siaran khusus RRI Banda Aceh memperingati Hari Lahir Pancasila, Ahad (1/6/2025).

Ia menyebutkan bahwa tantangan syariat Islam di Aceh kini tidak lagi berada pada ranah legalitas atau regulasi negara, tetapi terletak pada sejauh mana nilai-nilainya benar-benar hadir dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Negara sudah memberikan legalitas kepada Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Tapi tantangan kita hari ini adalah bagaimana syariat itu membentuk masyarakat yang adil, berakhlak, dan sejahtera,” ujarnya.

Berikut lima tantangan utama yang disorot Prof. Syamsul dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh:

1. Syariat yang Masih Simbolik
Banyak implementasi syariat di Aceh masih berhenti pada level simbol dan formalitas, seperti pakaian seragam, baliho, atau razia. Padahal, esensi syariat adalah membentuk akhlak, keadilan, dan kesejahteraan.

“Kalau hanya sebatas simbol, masyarakat tidak akan merasakan manfaat nyata dari syariat,” ujarnya.

2. Lemahnya Pemahaman Masyarakat
Syariat Islam belum sepenuhnya dipahami secara substansial oleh masyarakat. Banyak yang melihatnya sekadar sebagai aturan hukuman, bukan sebagai sistem nilai yang membentuk kemaslahatan umum.

“Syariat itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memuliakan manusia,” kata Syamsul.

3. Ketimpangan antara Hukum dan Pelayanan Publik
Penekanan syariat sering kali berat sebelah, lebih fokus pada aspek penegakan hukum seperti hukum cambuk dan razia moral, sementara aspek keadilan sosial seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ekonomi belum menjadi prioritas.

“Syariat harus hadir juga dalam kebijakan publik yang memihak rakyat kecil,” tegasnya.

4. Minimnya Keteladanan dari Pemimpin
Prof. Syamsul juga mengkritik kurangnya keteladanan moral dari para pemimpin.

Pemimpin dan aparatur pemerintah sering kali gagal menjadi teladan dalam akhlak, kejujuran, dan amanah. Ketika elite justru terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan wewenang, legitimasi moral syariat ikut tergerus di mata rakyat.

“Ketika pejabat atau elite justru terlibat korupsi atau penyalahgunaan wewenang, maka masyarakat kehilangan kepercayaan. Kalau pemimpinnya tidak adil dan amanah, bagaimana bisa syariat ditegakkan dengan benar?” katanya.

5. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat
Pelaksanaan syariat selama ini cenderung top-down, datang dari pemerintah tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Padahal, menurutnya, keberhasilan syariat sangat ditentukan oleh keterlibatan umat secara kolektif. “Syariat bukan sekadar aturan yang dipaksakan, tetapi nilai hidup yang harus dirasakan dan dijalankan bersama. Dan di sinilah peran besar pendidikan, keteladanan, dan keikhlasan dalam membangun Aceh yang adil dan bermartabat,” ucap Prof. Syamsul Rijal.

Pancasila dan Syariat Bukan Dua Kutub yang Bertentangan
Prof. Syamsul juga menekankan bahwa syariat Islam dan Pancasila dapat berjalan selaras. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. “Kalau kita pahami secara jernih, Pancasila justru bisa menjadi nafas baru bagi syariat Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

author avatar
Raisa Fahira

Lainnya

Ilustrasi pisang dan beberapa makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan
BPS Aceh menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2025, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin jika pengeluaran rata-rata di bawah Rp676.247 per kapita per bulan. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kader senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, Nourman Hidayat
Mengapa Tubuh Cepat Lelah Meski Tidur Cukup? Ini 5 Penyebabnya
Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat membuka Musrenbang untuk penyusunan RPJMD 2025–2029, Jum'at (25/7) di Gedung Dekranasda Aceh Besar. (Foto: Ist)
Aksi nekat seorang pemuda di Medan yang mengaku sebagai anak Kasat Narkoba Polrestabes Medan hanya demi sebatang rokok berujung penangkapan.
Aktivitas tambang bijih besi di lokasi IUP KSU Tiega Manggis dan kegiatan pengangkutan oleh PT PSU masih berlangsung meski telah diperintah Bupati Aceh Selatan untuk menghentikan kegiatan. (Foto: Ist)
BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Tutup