BANDA ACEH – Kondisi Aceh saat ini dalam kondisi kritis dengan maraknya berbagai kasus kriminal dan kejahatan seperti peredaran narkoba, kasus asusila dan pemerkosaan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh yang diwakili Kepala Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da’i Dr Fikri Bin Sulaiman Ismail Lc MA dalam sambutannya pada kegiatan Pelatihan Kader Dakwah Aceh Tahun 2022 di Kumala Hotel, Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh bekerja sama dengan Dewan Dakwah Aceh itu berlangsung mulai tanggal 20-23 April 2022.
Diikuti sebanyak 35 da’i binaan Dewan Dakwah Aceh dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh.
“Sama-sama kita ketahui bahwa sekarang Aceh dalam kondisi yang kritis. Mulai dari penyebaran narkobanya, tindakan asusilai dan pemerkosaan. Jika seperti ini terus menerus dan tanpa intervensi dan kesadaran kolektif untuk mengobati secara serentak maka ditakutkan Aceh ini ‘tidak ada lagi’,” kata Dr Fikri.
Fikri mengatakan masyarakat Aceh patut berbangga karena Aceh merupakan daerah pejuang syariat Islam sejak dahulu. Selain itu dalam sejarahnya, tidak ditemukan satu sumber pun yang mengatakan Aceh pernah bekerja sama dengan penjajah.
“Dan ini jelas menandakan bahwa masyarakat Aceh sejak dulu tidak ada negosiasi ketika itu berkaitan dengan akidah,” kata Dr Fikri.
Pada kesempatan itu Dr Fikri menambahkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidaklah mungkin diemban oleh Pemerintah saja melalui DSI. Akan tetapi ini juga merupakan amanah yang harus dijaga dan diselenggarakan bersama-sama antara ulama dan umara, lembaga keagamaan bahkan setiap individu muslim.
“Kita menyadari sampai saat ini pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih terdapat kendala-kendala yang harus kita hadapi bersama. Namun kita harus tetap dan terus berupaya melanjutkan komitmen kita bersama yaitu melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Bumi Serambi Mekkah yang kita cintai ini,” terang Dr Fikri.
Dr Fikri mengharapkan kegiatan Pelatihan Kader Dakwah Aceh ini dapat digunakan dengan baik untuk bersilaturrahami dan menyamakan visi antara para dai dan Pemerintah Aceh melalui DSI. Juga sama-sama mendiskusikan permasalahan yang ada di Aceh sehingga akan faham arah mana yang seharusnya dituju dengan tantangan yang begitu besar.
