Kalau kita cek e-SP2D Kota Banda Aceh, mayoritas yang dieksekusi SKPK selama kepemimpinan Bakri Siddik, bukan program kerakyatan atau keagamaan tapi operasional rutin perangkat daerah dominannya, di sini saja sudah dapat kita lihat persentasenya, berapa banyak program pemko untuk rakyat dan keagamaan yang direalisasikan padahal sudah memasuki akhir triwulan ketiga dan pemko hanya punya waktu sekitar 3 bulan lagi sebelum tutup buku tahun anggaran,” jelasnya.
Selama kepemimpinan Bakri Siddiq, roda pemerintahan dinilai sangat tidak stabil faktanya persentase capaian program dan kinerja menunjukkan sangat memilukan.
“Jika tidak segera dievaluasi dan dilakukan penyegaran maka imbasnya jangankan untuk memaksimalkan kinerja dan melakukan terobosan, bahkan mengimplementasikan program yang sudah ada saja akan sulit dicapai,” tegasnya.
Dia menyontohkan, Bakri Siddiq baru tersadar dan melakukan program pasar murah setelah angka inflasi Banda Aceh naik signifikan dan bertentangan dengan amanah Presiden yang mengharuskan pemda melakukan pengendalian inflasi agar tetap di bawah 5%.
Belum lagi berapa banyak SPD program kerakyatan yang ditahan, berapa banyak sumber PAD yang masih tak jelas dan belum dikutip serta berapa potensi kebocoran PAD yang telah diantisipasi.
“Itu hanya contoh dampak ketidaktegasan Pj Wali Kota dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan kita meyakini jika hal ini berlanjut maka persoalan di masyarakat hingga optimalisasi program amanah pemerintah pusat baru dijalankan ketika Pj Wali Kota sudah mendapat teguran dari Mendagri mewakili pemerintah pusat,” bebernya.
Ketidakmampuan Bakri Siddiq dalam mengendalikan kinerja SKPK akan menjadi akar permasalahan yang berimplikasi kepada gagalnya Bakri Siddiq dalam memimpin Banda Aceh nantinya.
“Hal yang harus disegerakan oleh Pj Wali Kota Bakri Siddiq adalah melakukan mutasi dan penyegaran berdasarkan kinerja dan sesuai dengan aturan. Aturan membolehkan, peluang itu ada, tinggal lagi dilakukan evaluasi kinerja dan disegerakan leremajaan struktur agar capaian kerja sesuai dengan harapan rakyat dan amanah pemerintah pusat,” imbuhnya.
