Masih kata Ikhwan, jika bicara PAD ada 11 SKPK yang terlibat di dalamnya, jika bicara inflasi ada SKPK dan tim yang diamanahkan, begitupun kalau bicara prkgram kerakyatan dan keagamaan.
“Ya, tinggal kinerjanya ditracking dan di-evaluasi. Apa perlu publik membeberkan terlebih dahulu mana saja rumah ibadah dan program kerakyatan yang tak berjalan, mana saja sektor pelayanan yang tak maksimal dan mana saja PAD yang selama ini tak dikutip, baru kemudian Pj Wali Kota menyadarinya.
Yang perlu dicatat Pj Wali Kota kinerjanya bukan hanya dimonitoring rakyat, tapi juga diawasi pemerintah pusat, jika terus merasa senang dengan pencitraan tanpa bukti kinerja pasti, dampaknya justru rakyat dirugikan, pemerintah pusat sebagai pemberi mandat marwahnya tercoreng, tentu ini tidak kita inginkan,” katanya merasa prihatin.
Pihaknya juga menyarankan Bakri Siddiq segera menata kembali kabinetnya berdasarkan capaian kerja. “Kalau Pj Wali Kota tegas, caranya cukup simpel. Tinggal dicek satu-satu capaian kerja, serapan anggaran, serta berapa banyak program yang belum terealisasi di suatu instansi, jika memang kinerjanya tak benar ya pejabatnya diganti, dan letakkan yang lebih mampu, toh Mendagri memberikan peluang untuk mutasi tinggal disesuaikan dengan aturannya. Sebagai birokrat senior tentunya Bakri Siddik sangat paham bagaimana cara mengevaluasi capaian kinerja bawahannya, bukan malah sibuk terbuai dengan bisikan-bisikan angin surga,” pungkasnya. (IA)
