BANDA ACEH – Pemerintah melalui Dinas Perhubungan Aceh melarang Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) untuk beroperasi terhitung sejak Kamis (6/5) hingga 17 Mei 2021. Aturan itu dikeluarkan menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Ketua DPD Organda Aceh H. Ramli menyampaikan, pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran tahun ini.
Namun ada juga hal yang harus dipikirkan bersama, yakni ada sekitar 15.000 pekerja transportasi di Aceh diantaranya supir angkutan, yang terkena dampak larangan mudik dan dilarang beroperasinya angkutan umum.
“Apa yang harus mereka lakukan untuk nafkah anak istri di rumah dan harus kemana mereka?” ujar H. Ramli, Jum’at (7/5)
Ramli menambahkan, Pemerintah perlu mempersiapkan suatu kebijakan berupa insentif bagi petugas lepas transportasi seperti supir dalam memenuhi kebutuhan di hari raya nanti.
“Jika kita berharap sama perusahaan, mereka juga rugi. Kita tahu bersama, supir ini dibayar jika mereka ada narik, pekerja angkutan juga manusia biasa dengan segala kebutuhan, kebutuhan baju baru anak-anak, daging meugang dan kebutuhan lainnya. Tentunya, hal ini harus dipersiapkan dan dipikirkan solusi bersama,” lanjutnya.
Menyikapi pernyataan Ketua Organda Aceh tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh Deddy Lesmana mengungkapkan, kondisi saat ini seperti “memakan buah simalakama, maju kena mundur pun kena”.
Dalam upaya pencegahan Covid-19, di satu sisi perlu mempertimbangkan ekonomi masyarakat tetap stabil.
“Serba salah memang, seperti yang diutarakan Organda juga ada benarnya. Tidak hanya di dunia angkutan, namun di usaha yang lain juga mengalami hal yang sama. Kita berharap segera ada solusi-solusi ke depan,” tutur Deddy Lesmana. (IA)
