Ia berharap seluruh wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Aceh di pusat dapat bersatu dalam satu suara untuk memperjuangkan hak daerah yang telah tercatat dalam sejarah dan dokumen penting, termasuk dalam butir-butir MoU Helsinki.
“Ini bukan masalah kecil. Ini menyangkut tanah yang sudah menjadi bagian dari sejarah Aceh sejak sebelum kemerdekaan. Kita tidak bisa diam melihat wilayah kita dicaplok secara administratif begitu saja,” ujar Mualem dalam forum tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan konstitusional dan diplomatik, serta meminta agar seluruh anggota DPR dan DPD RI asal Aceh mengawal isu ini hingga tuntas melalui jalur hukum dan legislatif.
Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama dari peserta yang hadir untuk membentuk tim khusus yang akan mengumpulkan bukti sejarah, peta, serta dokumen hukum yang menguatkan klaim Aceh terhadap empat pulau tersebut.
Namun absennya tujuh anggota DPR RI dalam pertemuan strategis ini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. Banyak pihak berharap agar seluruh wakil rakyat dapat menempatkan kepentingan Aceh di atas segala pertimbangan politik atau pribadi.
