Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Abdullah Puteh: Fasilitas PON 2024 Tidak Adil Untuk Aceh

Wakil Ketua Komite II DPD RI Dr Ir H Abdullah Puteh MSi

BANDA ACEH – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 dengan tuan rumah bersama Aceh-Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi tonggak sejarah dalam dunia olahraga Indonesia.

Dengan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan pada September 2024, harapan untuk meraih prestasi gemilang dalam even ini semakin tinggi.

Namun, Anggota DPD RI asal Aceh Abdullah Puteh, menyoroti beberapa poin penting persiapan PON 2024 yang diselenggarakan di wilayah Aceh.

“Saya mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh-Sumut yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa PON 2024 dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tapi tidak dipungkiri bahwa sarana dan prasarana di Aceh tidak berimbang dengan yang ada di Sumut. Padahal ini adalah faktor krusial terkait even olahraga terbesar Tanah Air,” ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Dr Ir H Abdullah Puteh MSi, dalam keterangannya, Jum’at (22/9).

Dalam penyelenggaraan PON menurut Abdullah Puteh, masih ditemukan sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan dengan seksama.

Terdapat ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan sarana dan prasarana sebagai fasilitas olahraga untuk persiapan PON XXI.

“Terasa tidak asil. Karena lebih banyak bantuan fasilitas olahraga diberikan kepada Sumatera Utara, dibanding Aceh. Ini menjadi keprihatinan kami, karena bantuan yang adil dan merata sangat penting agar persiapan PON XXI di kedua provinsi ini dapat berjalan lancar dan sukses,” kata Senator asal Aceh ini.

Abdullah Puteh yang juga mantan Gubernur Aceh menyebutkan, tantangan lain yang perlu dihadapi, adalah keterbatasan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penting untuk disadari bahwa APBN memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PON XXI.

“Saya mengusulkan agar pemerintah dapat mencari solusi yang kreatif dan cerdas untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan ini. Partisipasi pihak swasta, penggalangan dana, dan pengelolaan anggaran yang efisien menjadi beberapa opsi yang perlu dieksplorasi,” kata Abdullah Puteh.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Ketua Badan BMA Mohammad Haikal menerima kunjungan BAZNAS Kota Pariaman, dalam rangka studi komparatif terkait tata kelola zakat-infak, Rabu (23/7). (Foto: Ist)
Pelabuhan Kuala Langsa
Pemko Banda Aceh bakal menggelar Aksi Bela Palestina, Ahad pagi, 27 Juli 2025. (Foto: Ist)
Pakar telematika Roy Suryo
Selebgram Arnold Putra alias AP yang ditahan oleh otoritas Myanmar sejak tahun lalu, akhirnya resmi dibebaskan.
Akhmad Yusuf Afandi (32) bersama bayi laki-lakinya, Zafa (11 bulan)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Dunia cryptocurrency kembali mencuri perhatian
Rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Selasa, 22 Juli 2025
Nilai transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia menembus Rp317 triliun hingga pertengahan tahun 2025
Kegiatan Studium General di Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Rabu (23/7). (Foto: Ist)
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin menyerahkan pataka PWI menandai pengukuhan ketua dan pengurus PWI Bireuen periode 2025-2028 hasil Konferkab VII di aula Setdakab Bireuen, Rabu, 23 Juli 2025. (Foto: Dok. PWI Aceh)
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar saat berkunjung ke pabrik pengolahan kakao lokal Socolatte di Gampong Meunasah Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya, Ahad lalu. (Foto: Ist)
Bukan di Ruang Penyidik, Jokowi Diperiksa di Tempat seperti Lounge, Sambil Ngobrol Santai
Setelah Andini Permata, Viral Link Video Nisa Mama Muda di TikTok
Data Pribadi Warga RI Bebas Ditransfer ke Amerika
Kajati Aceh Yudi Triadi SH MH melantik Kajari Aceh Barat, Kabag TU dan Koordinator pada Kejati Aceh di aula Kejati setempat, Rabu (23/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Keluarga Sudah Lelah Dengan Kasus Kematian Arya Daru Pangayunan
Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai langkah penting memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. (Foto: Ist)
Tutup
Enable Notifications OK No thanks