Aceh Besar Gelar Konsultasi Publik RKPK 2024, Target Turunkan Angka Kemiskinan
Juga dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, menguatkan kapasitas penduduk miskin dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Untuk sektor kesehatan terutama berkaitan dengan stunting, ungkap Iswanto, Kabupaten Aceh Besar masih berada pada posisi angka stunting yang tinggi, tahun 2021 berdasarkan data SSGI angka stunting Aceh Besar 32,40% dan pada tahun 2022 Aceh Besar mampu menurunkan 5,4% menjadi 27,0%. Target tahun 2023 angka stunting Aceh Besar menjadi 20%.
Untuk itu, sarannya, perlu kerjasama semua pihak untuk dapat fokus pada pencegahan dan penurunan angka stunting di Aceh Besar.
Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk penanganan stunting meliputi:
Memperkuat koordinasi tim percepatan penurunan stunting kabupaten dan membentuk TPPS kecamatan. Mengadakan pelatihan penggunaan alat antropometri untuk kader posyandu bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala, pengadaan alat antropometri untuk 578 gampong yang belum memiliki alat antropometri.
Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Aceh Besar Sulaimi, Wakil Ketua DPRK Gunawan, sejumlah anggota DPRK, staf ahli bupati, para Asisten Sekdakab, kepala OPD, camat, akademisi, unsur LSM, mukim dan tokoh-tokoh masyarakat.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati melaporkan, Konsultas Publik RKPK itu diikuti anggota DPRK, 58 OPD, Bappeda Aceh, Kepala BPS Aceh Besar, perwakilan LSM, tokoh masyarakat, mukim, akademisi, dan stakeholder terkait.
“Acara ini bertujuan menyepakati arah pembangunan Aceh Besar tahun 2024 serta menyemangati target-target indikator capaian serta menyepakati prioritas pembangunan Aceh Besar tahun 2024.
Wakil Ketua DPRK Gunawan mengharapkan agar melalui kegiatan itu dapat menggagas berbagai kegiatan yang pro rakyat, serta peningkatan ekonomi masyarakat seperti sektor petanian, perikanan, kelautan, dan UMKM.
“Kondisi ekonomi rakyat pasca pandemi covid-19 sangat menyedihkan. Untuk itu, mari bersama-sama menyusun program pembangunan pro rakyat dan meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Gunawan.
