BANDA ACEH — Aliansi Muslimat Aceh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menolak disahkannya Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Saat ini RUU TPKS tersebut sedang dalam pembahasan di DPR RI.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Aliansi Muslimat Aceh Dra Hj Dahlia MAg saat melakukan audiensi dengan Komisi VI DPRA, Senin (17/1).
Aliansi Muslimat Aceh merupakan perkumpulan perempuan di beberapa Organisasi Islam seperti Muslimat NU, Al Washliyah, PII Wati dan lain-lain.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi VI DPRA Tgk H Irawan Abdullah SAg, Wakil Ketua Tu Haidar, Anggota Tgk Mawardi dan Tezar Azwar Abu Bakar.
“Kami hadir di sini ingin menyampaikan kegelisahan terkait RUU TPKS. RUU tersebut sangat meresahkan kaum perempuan dan jika disahkan maka dalam penerapannya di lapangan sangat merugikan dan meresahkan kaum perempuan,” kata Hj Dahlia.
Ia menambahkan RUU tersebut menohok kredibilitas syariat yang dihubungkan dengan gender dimana akar permasalahannya adalah disamakannya derajat laki-laki dengan perempuan.
Selain itu landasan RUU tersebut adalah dasarnya HAM, seyogyanya bisa mengacu kepada landasan utama yakni Pancasila dan UUD 1945.
“Tujuannya mewujudkan perlindungan tanpa kekerasan, maknanya di sini bagi yang suka sama suka (perzinahan) dan perselingkuhan tidak dipersoalkan sehingga inilah penyebab terjadinya perkosaan dan kejahatan lainnya terhadap perempuan. Oleh karena itu kami meminta DPRA melalui Komisi VI untuk menolak pengesahan RUU TPKS tersebut, karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” kata Hj Dahlia.
Peserta lainnya Ustazah Rahmatillah MA menambahkan khususnya Aceh untuk mengantisipasi hal tersebut dapat dimasukkan dalam qanun-qanun yang relevan yang akan dibahas di DPRA seperti Qanun Pendidikan dan Qanun Adat Istiadat Aceh lainnya.
“Hal itu dikarenakan Aceh memiliki kekhususan dibanding daerah lainnya,” kata Ustazah Rahmatillah.
Ketua Komisi VI DPRA Tgk H Irawan Abdullah SAg dalam kesempatan tersebut mengatakan, secara politik ada kebijiakan yang sangat spesifik dimana RUU TPKS ini pembahasannya berada di tingkat Nasional. Dan terkait penolakan RUU TPKS tersebut nantinya akan disampaikan juga kepada pimpinan DPRA.
“Insya Allah, masukan-masukan tadi akan kita perkuat dalam Raqan-raqan kekhususan yang akan di bahas di DPRA khususnya Raqan MPA yang akan dibahas tahun ini. Kami akan berusaha sesuai dengan kekuasaan dan kemampuan yang ada pada kami,” kata Tgk Irawan.
Ia juga mengharapkan kepada Aliansi Muslimat Aceh untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan khususnya yang menyangkut persoalan-persoalan perempuan agar bisa bersama-sama menyelesaikan problematika yang timbul ditengah-tengah masyarakat.
“Kami juga berharap agar rumusan-rumusan yang disampaikan tadi dikirim secara resmi ke fraksi-fraksi di DPRA, agar bisa kita back-up dengan nilai-nilai kekhususan Aceh. Selain itu akan kita kuatkan dengan qanun-qanun yang akan di bahas nantinya,” pungkas Tgk Irawan yang juga Wakil Ketua F-PKS DPRA. (IA)
