BANDA ACEH — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menemukan ada alokasi anggaran di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tahun 2022 yang patut dilakukan audit investigasi.
Sehingga dapat diketahui anggaran tersebut benar-benar diterima dan bermafaat oleh para korban konflik Aceh.
“Kami menilai nomenklatur anggaran yaitu, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik Provinsi Aceh I dan II tersebut layak untuk dilidik dan dilakukan audit investigasi atau menyeluruh,” ujar Koordinator MaTA Alfian, dalam keterangannya, Rabu (30/11).
Berdasarkan penelusuran MaTA, Pemerintah Aceh pada tahun 2022 di APBA murni mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13 miliar dalam rangka merespon gelombang protes relawan Irwandi-Nova kepada Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh saat itu.
Kemudian oleh mantan Ketua BRA saudara Azhari Cage menyampaikan kepada publik bahwa dia sebagai Kepala BRA saat itu tidak memegang data penerima atas bantuan tersebut dan kemudian tidak mau bertanggungjawab karena pengelolanya di Deputi I BRA.
“Bagi kami penyampaian tersebut adalah serius dan perlu ada perhatian para semua pihak, terutama bagi Penyidik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk melakukan penyelidikan dan audit investigasi.
Anggaran Rp 13 miliar itu uang banyak dan apabila salah dikelola maka mengalami dampak yang buruk dan sangat luas terhadap keberlangsungan kehidupan para korban konflik Aceh saat ini,” sebut Alfian
Dalam catatan MaTA, berdasarkan laman, http://lpse.acehprov.go.id Tahun 2022 di BRA ada, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan korban Konflik Provinsi Aceh I, dengan pagu Rp 1. 000.000.000 dan nilai kontrak Rp 950.600.000 yang dimenangkan oleh CV TAP beralamat di Kabupaten Pidie.
Kemudian, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik Provinsi Aceh II, dengan pagu anggaran Rp 12.550.000.000 dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.840.585.760 yang dimenangkan oleh CV DDP beralamat di Kota Lhokseumawe.
MaTA sangat menaruh harapan, BRA perlu segera membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang lurus dan selurus penggaris karena mareka mengelola dana publik dan bukan anggaran warisan keluarga.
