Infoaceh.net – Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut.
Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh.
“Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu.”
“Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan.”
“Kita tidak sebodoh itu,” kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad SPEAK UP di kanal YouTube resmi eks Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu (14/6/2025).
Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis.
Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi.
“Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan, setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi-eksplorasi itu pertama.”
“Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi, izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, rencana anggaran biaya.”
“Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang,” jelas Said Didu.
Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik.
“Berhentilah, Bahlil. Tidak kami tidak sebodoh Anda kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini,” tegas Said Didu.
Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat.
Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara.
