Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah
Banda Aceh — Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menegaskan tidak pernah menjanjikan bantuan sembako untuk masyarakat Aceh terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di negara jiran Malaysia.
Yang benar, Pemerintah Aceh berencana mau menyahuti seruan warga Aceh dari Malaysia, namun untuk realisasinya terhambat dengan regulasi.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) kepada awak media di Banda Aceh, Selasa (4/8), menanggapi pernyataan Presiden Komunitas Melayu Acheh Malaysia (KMAM), Datuk Haji Mansyur Bin Usman di Malaysia, yang dirilis media online, sejak Minggu (2/8).
Seperti diberitakan, Datuk Haji Mansur menilai Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak bersungguh-sungguh menyalurkan bantuan untuk warga Aceh di Malaysia yang terkena dampak Covid-19.
Ia merasa kendalanya bukan izin Pemerintah Pusat karena sudah berbulan-bulan. Masyarakat Aceh di Malaysia kecewa, dan Datuk menduga ada unsur politik di baliknya.
“Penilaian Datuk Haji Mansur sama-sekali tidak berdasar,” sanggah Jubir SAG
Yang benar, tambahnya, pada 23 April 2020, ada Seruan Bersama Masyarakat Aceh di Malaysia, yang isinya antara lain meminta Pemerintah Aceh mengambil langkah tertentu agar kebutuhan darurat warga Aceh di Malaysia terpenuhi.
Berawal dari seruan itu, Pemerintah Aceh mau menyahuti dengan merencanakan bantuan 10 ribu paket sembako (RM 50/paket), yang penyalurannya melalui Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menindaklanjuti rencana tersebut, Plt Gubernur Nova Iriansyah meminta bantuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk menugaskan Duta Besar Indonesia di Malaysia agar berkenan menyalurkan Sembako kepada masyarakat Aceh di sana.
Akan tetapi, Surat Gubernur Aceh bernomor 440/6682, tanggal 27 April 2020, tentang Mohon Bantuan Penyaluran Masa Darurat untuk Masyarakat Aceh di Malaysia tersebut, belum ada tanggapannya hingga saat ini, baik dari Kepala BNPB maupun dari Menlu di Jakarta.
