Belum Ada Regulasi, Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh Ditakutkan Muncul Masalah
BANDA ACEH – Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi kembali menyinggung permasalahan pengungsi Rohingya pada Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Kamis (24/8/2023) di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.
“Sejak awal kita menilai penanganan pengungsi Rohingya ini harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, melibatkan semua pihak sesuai dengan tusi dari masing-masing lembaga,” ujar Lilik saat membuka kegiatan.
Kendati demikian, ia mengatakan kehadiran UNHCR dan IOM selama ini dalam penanganan pengungsi Rohingya sangatlah penting.
Namun, Lilik berharap agar lembaga internasional ini membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah.
Selain itu, penetapan status pengungsi Rohingya merupakan hal penting yang harus dilakukan. Bagi Lilik, hal ini menentukan langkah selanjutnya dalam menangani permasalahan pengungsi tersebut.
“Rohingya ini membutuhkan penanganan terpadu dari awal hinggal akhir. Namun saat ini kita menyadari belum ada panduan atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan pengungsi Rohingya,” ungkapnya.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur TIMPORA untuk melakukan pengawasan orang asing termasuk pengungsi Rohingya.
Tetapi Lilik menilai regulasi ini belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh, walaupun dengan hadirnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
“Nantinya hal yang ditakutkan adalah munculnya masalah baru misalnya perkawinan dengan warga lokal. Tentunya ini akan menjadi permasalahan baru baik secara hukum, adat, sosial, hingga politik,” jelasnya.
Di sisi lain, Lilik meminta kepada seluruh peserta rapat dalam menyelesaikan permasalahan Rohingya ini untuk melihat dari berbagai aspek.
Menurutnya, penanganan permasalahan Rohingya tidak dapat mengabaikan hukum internasional lainnya.
Oleh karena itu, di akhir sambutannya Lilik berharap pertemuan ini dapat melahirkan sebuah rekomendasi baru dalam penanganan pengungsi Rohingya yang baik sesuai dengan kemanusiaan, kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan hukum.
