INFOACEH.NET, BANDA ACEH —Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung DPRA, Senin (27/5/2024).
Rapat dibuka Ketua DPRA Zulfadli serta dihadiri sejumlah anggota dewan, Wali Nanggroe Aceh, Pj Sekda Aceh, pimpinan dan anggota DPRA, serta pejabat tinggi lainnya seperti Tortama VI BPK RI Laode Nusriadi, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, dan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Rio Tirta.
Penyerahan LHP BPK RI dilakukan oleh Auditor Utama (Tortama) VI BPK RI Laode Nusriadi, Kepala BPK Perwakilan Aceh Rio Tirta, Ketua DPRA Zulfadli, dan Pj Sekda Aceh Azwardi Abdullah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRA Zulfadli, menjelaskan LHP tersebut terdiri atas tiga buku utama: Buku I berisi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, Buku II berisi laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta Buku III berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).
Hasil pemeriksaan ini bertujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan negara disajikan secara benar.
Zulfadli menekankan agar pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, Pasal 21 UU tersebut menyebutkan bahwa DPRD harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan pembahasan, meminta penjelasan kepada BPK, dan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti LHP.
DPRA menyampaikan terima kasih kepada BPK RI dan jajarannya di BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang telah bekerja maksimal memeriksa, memverifikasi, mengaudit, serta menilai pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2023.
Pemerintah Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 dari BPK terkait laporan keuangan tahun 2023.
Pengumuman raihan WTP itu disampaikan Auditor Utama Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di DPRA, Senin 27 Mei 2024.
