“Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023, termasuk evaluasi atas rencana aksi yang telah diimplemantasikan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Laode Nusriadi.
Laode menyebutkan, Pemerintah Aceh meraih WTP dengan penekanan satu hal terkait laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023, yakni terkait pengelolaan belanja hibah, khususnya yang direalisasikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pj Sekda Aceh Azwardi menyampaikan terima kasih dari seluruh jajaran Pemerintah Aceh kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023.
“Apresiasi kami kepada tim BPK atas kerja keras dalam melakukan pemeriksaan dan membuka ruang diskusi sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang guna mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang lebih baik,” kata Azwardi.
Ia juga menyampaikan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2023 merupakan pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Aceh tahun 2023, dan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran dalam melihat suatu kemajuan rencana, program dan kegiatan pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023, lanjut Azwardi, meningkat mencapai 4,24 persen didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor, penggalian dan pertambangan, administrasi pemerintah, dan konstruksi.
“Alhamdulillah capaian realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar 101,96% dan realisasi belanja sebesar 97,71% terdiri dari belanja operasi terealisasi sebesar 97,86%, belanja modal sebesar 96,32%, belanja tak terduga sebesar 0,12% dan belanja transfer sebesar 100%,” pungkasnya. (HASRUL)
Editor:
Muhammad Saman
