Infoaceh.net, BANDA ACEH — Sebagai daerah yang kaya dengan tradisi dan budaya, Aceh memiliki sejarah panjang dalam mengedepankan musyawarah sebagai metode utama dalam pengambilan keputusan politik.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa nilai-nilai musyawarah mulai terpinggirkan di kalangan tokoh politik Aceh.
Musyawarah telah menjadi bagian integral dari sistem politik dan sosial Aceh sejak zaman kesultanan. Prinsip ini tercermin dalam konsep “meusyawarah mupakat,” yang menekankan pentingnya dialog dan konsensus dalam pengambilan keputusan.
Pemerhati sosial dan politik Aceh, Isa Alima, mengimbau para elit politik dan tokoh terkemuka di Aceh untuk mengedepankan sikap sejuk dan netral dalam menyikapi berbagai persoalan, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024.
Menurut Isa, pernyataan yang disampaikan oleh para pemimpin elit politik sebenarnya harus bersikap tenang sekalipun situasi kurang mendukung.
Hal ini penting mengingat sejarah konflik internal di Aceh yang sering kali dipicu ketegangan politik dan perbedaan perspektif antar kelompok, ini disebabkan oleh kurangnya musyawarah.
Menurutnya, menekankan bahwa dengan mengedepankan dialog yang konstruktif dan berfokus pada kepentingan bersama bukan memihak kepada satu kelompok, para elit politik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Pendekatan yang sejuk dan netral dalam berkomunikasi bisa dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa persatuan di antara warga dan umara,” tuturnya Isa yang juga mantan Anggota DPRK Pidie.
Penurunan budaya musyawarah di kalangan tokoh politik Aceh merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan struktur politik, pengaruh politik nasional, modernisasi, dan kepentingan pribadi.
“Nah untuk mengembalikan nilai-nilai musyawarah, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik tokoh politik, masyarakat, maupun lembaga pendidikan, untuk mengedukasi dan mempromosikan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan politik,” demikian kata Isa Alima, Ketua DPD Brigade Anak Serdadu (BAS) Aceh. (MUS)
