Infoaceh.net – Pengamat Politik Rocky Gerung kembali melontarkan pernyataan kontroversial dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan secara daring.Ia menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui jalur DPR dan MPR akan memakan waktu panjang, sehingga bukan jalan paling efisien.
Rocky mendorong agar gerakan moral mahasiswa dan masyarakat sipil bisa menjadi pemicu perubahan Politik, sebagaimana terjadi pada reformasi 1998.
“Kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin pada presiden, ‘Bapak keadaan sudah berubah, Anda turun atau jadi pati?’ Itu lebih efisien ketimbang lewat DPR dan MPR,” ujar Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Selasa 19 Agustus 2025..
Dalam forum yang sama, Rocky juga menjawab kritik publik yang menilai dirinya lebih sering menyerang Presiden Jokowi ketimbang Presiden Prabowo.
Rocky menegaskan, meski Jokowi sudah tidak lagi menjabat, “kejahatan politiknya” masih terasa, termasuk dalam penunjukan Gibran sebagai cawapres yang menurutnya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Sementara pada Prabowo, ia menyebut sejumlah kesalahan, mulai dari janji 6.000 mobil SMK yang tak terealisasi, hingga penggunaan APBN untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Prabowo menang secara elektoral, tapi tantangannya adalah bagaimana mengubah kekuatan elektoral itu menjadi kekuatan moral,” ucap Rocky.
Ekonomi dan Ketidakpastian Politik
Rocky menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya rentan.
Ia menyebut ketidakpastian kebijakan bisa memicu krisis kepercayaan, termasuk dari investor asing.
“Kesulitan ekonomi tidak mungkin diselesaikan dalam 90 hari. Data kecil saja bisa mengguncang kepercayaan investor. Itu lebih berbahaya dibandingkan demonstrasi mahasiswa atau buruh,” jelasnya.
Menurut Rocky, inilah alasan mengapa gerakan moral dan suara publik penting untuk menekan pemerintah agar mengambil keputusan politik yang berlandaskan etika, bukan sekadar transaksi elektoral.
Mahasiswa dan Gerakan Moral
Rocky menegaskan, mahasiswa tetap menjadi elemen paling potensial dalam mendorong perubahan politik.
