BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para bupati/wali kota se-Aceh dengan menghadirkan Anggota Komisi VI DPR RI dari PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka sebagai narasumber nasional.
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki didampingi Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, memimpin Rapat Koordinasi yang digelar di ruang Restoran Pendopo Gubernur Aceh ini, Rabu (10/8/2022)
“Saya mengajak Pemda di Aceh untuk bersedia mengajukan diri sebagai pilot project program Data Desa Presisi (DDP), karena saat ini, hanya tinggal Aceh yang belum ada daerah yang mengajukan diri pada DDP ini,” kata Rieke.
Dalam materi berjudul Data Desa Presisi, Solusi Satu Data Indonesia, Rieke Dyah Pitaloka menjelaskan, pembangunan desa berbasis data sesuai dengan amanah UUD 1945, yang kemudian dilakukan riset secara mendetil bersama BRIN, Kementerian Dalam Negeri dan Institut Pertanian Bogor.
“Data desa presisi akan membuat perencanaan pembangunan desa lebih matang dan tepat sasaran,” katanya.
Rieke mencontohkan salah satu desa yang berhasil melakukan pemetaan dan pendataan, yang dikerjakan secara swadaya oleh karang trauma desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Bali.
“Para pemuda di Tegallalang telah berhasil membuat peta desa dengan menggunakan drone. Pada peta tersebut terdapat data spasial, data administrasi penduduk, data lima aspek kesejahteraan rakyat dan data potensi desa. Jadi, peta desa itu mencakup semua data,” kata Rieke.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dengan lengkapnya data yang terdapat dalam DDP ini, maka berbagai program pembangunan akan semakin mudah dilakukan dan tepat sasaran.
Ia mengatakan keakuratan data sangat penting sebagai basis perencanaan dan pembangunan desa, di mana keberadaan DDP tentu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan desa, yang merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh bupati/wali kota menyatakan kesiapan daerahnya untuk dijadikan sebagai pilot project program tersebut.
