BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengimbau seluruh Bupati/Wali Kota se-Aceh agar serius melakukan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di masing-masing daerah.
“Tolong kerja sama dengan seluruh unsur Forkopimda, sehingga target 95 persen (Sub PIN polio) dapat tercapai,” kata Achmad Marzuki saat pencanangan Sub PIN Polio Aceh oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (5/12/2022).
Marzuki menyampaikan terima kasih dari semua pihak yang terlibat menanggulangi kejadian ditemukannya kasus Polio di Aceh, hingga kemudian ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB.
“Terima kasih kepada Unicef dan WHO yang telah memberikan perhatian luar biasa untuk penanganan Polio di Aceh,” kata dia.
Pencanangan Sub Pin Polio Aceh dilakukan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Seremonial pelaksanaan dilakukan di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh.
Menteri Kesehatan dan Pj Gubernur kemudian melaksanakan langsung pemberian imunisasi polio bagi anak sekolah yang dihadirkan langsung ke lokasi.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif mengatakan, Sub PIN Polio tersebut dilakukan sebagai respon KLB Polio yang terjadi di Aceh. Sub pin ini sebelumnya juga terlebih dahulu sudah dilakukan di Pidie, lokasi ditemukannya kasus, yang dilaksanakan sejak tanggal 28 November lalu.
“Sampai hari ini pelaksanaan sudah mencapai 79,5 persen. Sisanya akan dikejar dalam 1-2 pekan ini sehingga target 95 persen vaksinasi tercapai,” kata dr Hanif.
Kadis Kesehatan melanjutkan, pelaksanaan vaksinasi polio akan dilakukan pada anak usia 0-12 tahun di seluruh Aceh. Targetnya ada 1,2 juta yang akan mendapatkan vaksinasi dengan capaian target 95 persen.
Sebelum pelaksanaan sub PIN polio, kata Hanif, Pj Gubernur telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan KLB Polio di Aceh. Penjabat Gubernur juga mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang pelaksanaan sub pin polio di Aceh.
Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, kasus polio yang ditemukan di Pidie adalah polio tipe 2. Kasus tersebut membuat pemerintah menjadikannya sebagai Kasus Luar Biasa atau KLB.
