“Makanya pemerintah Aceh harus punya skema dalam penetapan premi ke depan untuk meng-cover rakyat Aceh tersebut. Ini yang harus dikejar dan harus ada formulasi sehingga bantuan layanan kesehatan untuk rakyat Aceh itu betul-betul menyentuh pihak yang membutuhkan,” lanjutnya.
DPR Aceh bakal segera memanggil pihak BPJS dalam waktu dekat untuk membahas masalah tersebut. Falevi menyebut pihaknya akan membenahi mana peserta yang ditanggung premi dan mana yang tidak.
Falevi menargetkan evaluasi dapat selesai dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, Falevi menginginkan program JKA tetap berlanjut meski nanti kerja samanya bukan lagi dengan BPJS.
“Boleh jadi kembali ke sistem awal (berobat hanya pakai KTP), tapi hal itu harus dikaji apa plus-minusnya, bagaimana sistemnya. Mungkin nanti tidak pakai KTP lagi, tapi bisa menggunakan E-JKA atau bahkan bisa login dari HP. Apalagi sekarang kan serbamudah,” ungkap Falevi.
Sebelumnya, pemerintah Aceh bakal menghentikan pembayaran premi kesehatan 2,2 juta masyarakat mulai bulan depan. Premi warga tersebut selama ini ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Anggaran JKA yang menanggung masyarakat mampu dihentikan per 1 April. Kita harapkan masyarakat yang mampu bisa langsung melanjutkan pembayaran premi BPJS secara mandiri,” kata juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada detikcom, Kamis (10/3).
Muhammad menjelaskan, selama ini ada empat kategori premi kesehatan di Aceh, antara lain ditanggung JKA 2,2 juta jiwa, peserta mandiri 123 ribu orang, dan 801 ribu merupakan PNS/TNI. Masyarakat yang ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjumlah 2,1 jiwa.
JKN-KIS sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Menurut Muhammad, jumlah masyarakat miskin di Aceh berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 819 ribu orang.
“Kalau kita merujuk pada angka data resmi yang dikeluarkan oleh BPS bahwa masyarakat miskin Aceh 15 persen. Namun pemerintah pusat plotting 2,1 juta tanggungan JKN-KIS buat Aceh. Artinya, selain masyarakat miskin, sebagian besar dibantu masyarakat menengah ke atas,” jelas Muhammad. (IA)
