Deforestasi di Rawa Singkil Kian Masif, Tutupan Hutan Hilang Setara 140 Kali Luas Blang Padang
Selain itu, tantangan lainnya juga terhadap tapal batas yang masih belum selesai di Aceh Selatan sepanjang 73 km dan Subulusalam 30 km. Kemudian, juga terdapat penolakan dari masyarakat terhadap batas kawasan SM Rawa Singkil.
Kata dia, masyarakat setempat meminta batas SM Rawa Singkil 5 km dari jalan aspal.
“Belum ada tata batas Ini menjadi permasalahan, lalu masyarakat juga menginginkan pembukaan lahan 5 kilometer dari pinggir kawasan, jika 5 kilometer maka habis kawasannya,” tuturnya.
Sementara Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan kerusakan di hutan konservasi SM Rawa Singkil tidak hanya dari kegiatan ilegal tapi juga kegiatan legal dan upaya baru lainnya seperti rencana dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang ingin mengambil sekitar 9.371 ha lahan di SM Rawa Singkil menjadi area pengguna lain (apl) untuk kombatan GAM dan korban konflik.
“Ada tiga alasan perambahan di sana kalau kita lihat dalam film tadi, pertama memang benar-benar tidak tahu, kemudian pura-pura tidak tahu, dan terpaksa karena warga tidak memiliki lahan pertanian sehingga melihat orang lain bisa kenapa mereka tidak bisa,” katanya.
Akan tetapi semua alasan itu tidak bisa dibenarkan dan harus ada tindakan yang cukup kuat dari pemerintah yakni BKSDA dan Balai Besar Gakkum Wilayah Sumatra karena memiliki kewenangan yang cukup untuk menghentikan kegiatan itu dan segera bertindak.
“Kemudian untuk tata batas harus segera dilakukan sehingga tidak ada alasan ketidaktahuan dan perlunya syok terapi untuk menjadi pembelajaran bagi yang lain agar tidak membuka tutupan hutan,” kata Ahmad Shalihin yang akrap dipanggil Om Sol.
Penyidik Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera, Herwin Hermawan, yang turut hadir dalam diskusi ini mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan di SM Rawa Singkil tidak hanya dapat diselesaikan dengan memberikan penegakan hukum saja, tetapi perlu dicari akar persoalan agar dapat ditangani sesuai persoalan yang ada di wilayah setempat.
“Kita ingin menyelesaikan permasalahan bukan berarti kita melakukan tindakan penegakan hukum tetapi kemudian ada lagi. Kita ingin menyelesaikan persoalan bukan hanya tugas. Kita coba mengidentifikasi dengan film ini, kita mencoba membangun edukasi dan pemahaman dengan wilayah-wilayah tadi,” katanya.
