Pemberian penghargaan dan sanksi berupa promosi dan demosi bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat demi tegaknya supremasi hukum dan SDM yang profesional dalam bekerja.
Menurut Dek Gam, Muhammad Yusuf adalah sosok yang tepat menggantikan Kajati Aceh yang lama, Irdam yang kini dipromosi menjadi Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung RI.
Ia berkeyakinan, Kajati baru tidak sulit beradaptasi dan melanjutkan pembenahan dan penegakan supremasi hukum di Kejati Aceh, karena Muhammad Yusuf sebelumnya merupakan Wakajati Aceh.
“Saya sangat yakin Kajati baru tidak memiliki hambatan untuk melakukan konsolidasi, koordinasi dalam mengatasi kendala-kendala internal dan eksternal, karena beliau sebelumnya telah terlibat dalam proses-proses di Kejati Aceh, karena dia merupakan Wakajati yang mendampingi pak Irdham,” tambah Dek Gam.
Sebagai mantan Wakajati Aceh, Muhammad Yusuf tentu mengikuti perkembangan setiap penanganan kasus dijajaran Kejaksaan Tinggi Aceh, termasuk hafal betul karakter serta kinerja jajarannya pada semua unit.
Selain mendorong akselarasi penanganan kasus yang sedang ditangani, Kajati Muhammad Yusuf juga seyogyanya dapat menggerakkan bidang intelijen guna membantu kerja-kerja bidang pidana khusus guna mengungkapkan dan menuntaskan praktik korupsi yang masif, baik pengungkapan oleh jajaran kejaksaan maupun kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat di Kejati Aceh maupun di Kejaksaan Negeri.
“Saya dan Nasir Djamil sebagai putra Aceh yang bertugas di Komisi III DPR siap membantu, mem-back-up Kajati Aceh dalam menuntaskan perkara dugaan korupsi dan perkara lainnya,” tegas Dek Gam.
Anggota Komisi III DPR-RI lainnya, M Nasir Djamil, juga mengharapkan Kajati Aceh yang baru dilantik, Dr Muhammad Yusuf SH MH agar konsisten meningkatkan mutu penegakkan hukum di Aceh.
Kasus tindak pidana korupsi yang mendapat sorotan luas dari publik, seperti kasus proyek jalan Muara Situlen-Gelombang, kegiatan bimbingan dan teknis (bimtek) dana desa dan penyelewengan dana desa yang sedang ditangani kejaksaan tidak boleh dipetieskan.
