BANDA ACEH — Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan kas daerah kota Banda Aceh minim adalah besaran target pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak optimal.
Sebagai pusat provinsi salah satu sumber PAD yang seharusnya optimal adalah sektor pelayanan/pengelolaan pasar.
“Kita mencium adanya potensi kebocoran anggaran PAD pada sektor pengelolaan pasar ini, sehingga mengakibatkan setoran ke kas daerah realisasinya sangat jauh dari target yang ditetapkan. Misalkan terhitung pada Agustus 2021, PAD yang bersumber dari pelayanan pasar ditargetkan mencapai Rp 7.037.195.000, namun hanya terealisasi Rp 2.578.653.676 atau 36,64 persen. Hal ini perlu ditelusuri dan diaudit mengingat kutipan yang dilakukan terhadap pedagang tetap dilakukan seperti biasa walaupun di masa covid, sementara terindikasi tidak disetor ke kas daerah. Inikan aneh persentase setoran dari pelayanan pasar ke PAD sangat minim, padahal kutipan yang dilakukan ke pedagang tetap dilakukan,” tegas Ketua Harian Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Ikhwan Kartiwan, Sabtu, 27 Agustus 2022.
Menurut Ikhwan, sejumlah pasar yang mesti diaudit hasil setoran ke kas daerah di antaranya Pasar Aceh, Pasar Seutui dan Pasar Al-Mahirah di Lamdingin.
“Sebagai contoh, uang kutipan parkir di Pasar Al Mahirah, apakah ada setoran ke kas daerah dan sebagainya. Inikan perlu dicek, sehingga nanti diketahui bocornya PAD pasar itu dimana-mana saja, berapa yang masuk ke kasda, berapa yang tidak disetor ke kasda. Belum lagi retribusi Ini perlu diaudit,” ujarnya.
Sungguh disayangkan, lanjut kata Ikhwan, jika para pedagang di pasar sudah berupaya agar tetap memenuhi kewajibannya, tetapi uang yang diberikan justru tidak masuk ke kas daerah.
“Nyak-nyak yang jualan di pasar hingga para pedagang lainnya itu, selalu berupaya agar bisa membayar kewajibannya. Sementara jika uang setorannya justru tidak masuk ke kas daerah. Ini sungguh memilukan,” sebutnya.
Bayangkan saja, berapa banyak jumlah pedagang dan berapa dikutip rutin oleh Disperindagkop Banda Aceh.
