Dishub dan FH USK Teken Kerja Sama Tingkatkan Tata Kelola Pelabuhan di Aceh
BANDA ACEH — Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembuatan policy brief dalam rangka peningkatan tata kelola pelabuhan dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Syiah Kuala (USK) di aula FH USK, Jum’at, 24 Maret 2023.
Teuku Faisal menyebutkan, entitas dari sarana dan prasarana transportasi merupakan penggerak roda perekonomian, baik dengan perdagangan maupun pariwisata, dan lain sebagainya.
“Kegagalan kita mengelola fasilitas perhubungan akan berdampak secara langsung pada ekonomi masyarakat dan ekonomi Aceh,” sebutnya.
Begitu juga sebaliknya, bila fasilitas perhubungan tersebut bisa diatur dan dikelola dengan baik, maka biaya distribusi logistik menjadi lebih efisien.
“Kemudian, multiplier-effectnya adalah pengembangan perekonomian bagi masyarakat,” ungkapnya.
Saat ini, Dinas Perhubungan Aceh mengelola 8 pelabuhan penyeberangan yang tersebar di sejumlah wilayah di Aceh. Kendala-kendala dalam mengelola pelabuhan penyeberangan tersebut tentu ada.
“Bila masih dalam jangkauan kami, tentu akan segera kami benahi. Namun, banyak juga kendala di luar jangkauan kami sehingga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk FK USK,” ujar Teuku Faisal.
Banyaknya pelanggaran aturan di dalam pengelolaan pelabuhan, menurut Teuku Faisal, tentu harus menjadi perhatian seluruh stakeholder terkait.
“Dengan adanya policy brief ini pihak-pihak yang terlibat bisa ikut mengawasi pelabuhan, karena pelabuhan merupakan salah satu objek vital yang harus diamankan,” kata Teuku Faisal.
Pada kesempatan yang sama, Dekan FH USK Dr M Gaussyah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Dinas Perhubungan Aceh kepada FH USK dalam rangka penyusunan policy brief tentang tata kelola pelabuhan di Aceh.
Itikad yang baik dari Kadishub Aceh, kata Gaussyah, karena melihat pengelolaan pelabuhan penyeberangan di Aceh saat ini belum memberi rasa aman bagi pengguna jasa pelabuhan.
Pengelolaan pelabuhan penyeberangan yang baik, sebagai salah satu sarana transportasi publik, menjadi cerminan bagi wisatawan terhadap Aceh.
