Sabang, Infoaceh.net – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Selasa (11/11). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi dan membahas arah pengembangan Sabang sebagai kawasan strategis nasional dan internasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPKS Sabang, Wali Nanggroe disambut langsung Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen bersama jajaran pimpinan, di antaranya Deputi Umum Abdul Manan, Deputi Pengawasan Ridha Amri, Deputi Teknis dan Pengembangan Fajran Zain, serta Deputi Komersial dan Investasi Teuku Ardiansyah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Kepala BPKS memaparkan sejumlah potensi besar yang dimiliki Sabang, termasuk berbagai peluang investasi yang tengah dijajaki.
Sabang dinilai memiliki posisi strategis di pintu masuk Selat Malaka, menjadikannya simpul penting jalur perdagangan internasional.
Iskandar Zulkarnaen menyebutkan BPKS kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah mitra luar negeri, termasuk Uni Emirat Arab (UEA) melalui perusahaan Mubadala Energy, yang berencana menjadikan Sabang sebagai shorebase utama untuk mendukung kegiatan operasional mereka di kawasan Selat Malaka.
Selain itu, pihak India juga menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan kerja sama bisnis strategis guna memperkuat hubungan perdagangan dengan kawasan Andaman dan Nikobar yang hanya berjarak sekitar dua ratus kilometer dari Sabang.
“Sabang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi simpul ekonomi dan logistik di jalur perdagangan internasional. Kita harus menjaga keunggulan geografis ini dengan tata kelola yang efisien dan terbuka bagi investasi global,” ujar Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen.
Menanggapi hal tersebut, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar menegaskan Sabang merupakan aset ekonomi yang sangat penting bagi Aceh dan Indonesia.
Menurutnya, pulau ini memiliki potensi lengkap — mulai dari perikanan, pariwisata, pelabuhan, hingga industri maritim terpadu — yang bila dikelola dengan baik, akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Nusantara.
“Sabang adalah pulau strategis di jalur pelayaran internasional. Bila dikelola secara konsisten dan profesional, Sabang bisa menjadi ikon ekonomi maritim Aceh,” ujar Wali Nanggroe.
Namun demikian, Wali Nanggroe juga menyoroti sejumlah hambatan yang selama ini memperlambat pengembangan dan pembangunan Sabang, terutama benturan regulasi dan ego sektoral antarinstansi vertikal di pusat.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat banyak program strategis BPKS berjalan tidak efektif dan kehilangan momentum.
“Banyak kebijakan dari instansi vertikal yang tumpang tindih dan tidak selaras dengan semangat otonomi khusus Aceh. Hal seperti ini perlu segera dibenahi. Bila tidak ada kesamaan visi, Sabang akan terus tertahan oleh aturan yang saling berbenturan,” tegasnya.
Wali Nanggroe menilai perlu adanya langkah konkret antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh dan BPKS untuk duduk bersama membahas solusi terhadap hambatan regulasi tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang lebih luas bagi BPKS untuk menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, tanpa intervensi sektoral yang menghambat pelaksanaan program.
Selain soal regulasi, Wali Nanggroe menyoroti perlunya perubahan pola pikir dunia usaha di Aceh. Ia menilai potensi perdagangan lintas negara di Sabang harus dijawab dengan munculnya pengusaha yang berjiwa dagang dan berorientasi investasi, bukan hanya kontraktor proyek pemerintah.
“Sayangnya, sebagian besar pengusaha di Aceh masih berfokus sebagai kontraktor. Jiwa saudagar harus dibangkitkan kembali. Pemerintah juga harus berperan dalam menghidupkan semangat kesaudagaran melalui kemudahan memperoleh modal usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah dapat berperan aktif memfasilitasi akses perbankan dan lembaga keuangan bagi pelaku usaha agar pengusaha Aceh mampu tumbuh menjadi pelaku bisnis ekspor dan perdagangan yang mandiri.
Terkait peluang kerja sama bisnis antara Sabang dan India, Wali Nanggroe menegaskan perlunya keterlibatan aktif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh untuk menjembatani komunikasi dan memperkuat jejaring bisnis antarnegara.
“KADIN harus bisa berperan nyata sebagai penghubung dunia usaha Aceh dengan negara-negara Asia Selatan, termasuk India,” tandasnya.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menyambut positif arahan Wali Nanggroe tersebut. Ia menegaskan komitmen BPKS untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat realisasi investasi dan memastikan Sabang benar-benar berfungsi sebagaimana mandat kawasan perdagangan bebas.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dorongan dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. BPKS berkomitmen memperkuat komunikasi dengan instansi vertikal maupun pemerintah pusat agar Sabang dapat benar-benar menjadi kawasan perdagangan bebas yang sesungguhnya,” ungkap Iskandar.
Kunjungan kerja dan diskusi strategis antara Wali Nanggroe Aceh dan BPKS ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara lembaga Wali Nanggroe, pemerintah, dan pelaku usaha.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengembalikan semangat besar menjadikan Sabang sebagai kawasan unggulan Aceh yang berdaya saing tinggi, berorientasi global, dan berperan sebagai gerbang ekonomi maritim Indonesia di ujung barat Nusantara.
